Lingkanews.com | Jakarta — Sebanyak 25 ribu pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai wilayah di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera menggelar aksi unjuk rasa besar di Jakarta, Selasa (20/5). Mereka tidak hanya turun ke jalan, tetapi juga menghentikan seluruh layanan aplikasi transportasi daring selama 24 jam, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.
Para driver yang tergabung dalam Asosiasi Garda Indonesia mengoordinasikan aksi ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan aplikator yang dinilai merugikan. Aksi ini juga menjadi protes terhadap ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan regulasi.
“Sudah berkali-kali kami aksi damai, tetapi pemerintah dan aplikator tidak merespons serius. Kini saatnya kami bersikap lebih tegas,” tegas Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, Senin (19/5).
Driver Berkumpul di Jakarta, Layanan Ojol Terganggu
Sejak Senin malam, ribuan pengemudi mulai memadati sejumlah titik komunitas di lima wilayah Jakarta. Mereka datang secara bertahap dari berbagai kota untuk mengikuti aksi. Kehadiran mereka menyebabkan gangguan besar pada layanan transportasi, pengantaran makanan, dan pengiriman barang.
Garda Indonesia menyatakan bahwa penghentian layanan ini bukan sekadar aksi mogok, tetapi simbol solidaritas nasional untuk memperjuangkan keadilan ekonomi bagi mitra pengemudi.
Lima Tuntutan Utama Pengemudi Ojol
Dalam aksinya, para pengemudi membawa lima tuntutan utama.
Pertama, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjatuhkan sanksi kepada aplikator yang melanggar Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub Nomor 1001 Tahun 2022.
Kedua, mereka mendesak Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan dengan melibatkan Kementerian Perhubungan, asosiasi pengemudi, dan aplikator.
Tuntutan ketiga menyoroti potongan komisi aplikator. Garda menuntut agar aplikator tidak memotong pendapatan driver lebih dari 10 persen.
Tuntutan keempat berkaitan dengan sejumlah program aplikator seperti aceng (order acak), slot, hemat, dan prioritas. Menurut para driver, program-program tersebut justru menekan penghasilan dan mengacaukan sistem kerja pengemudi.
Kelima, para driver menuntut keadilan dalam penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang. Mereka ingin proses penetapan tarif melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Kritik Keras kepada Pemerintah dan Aplikator
Garda Indonesia menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah yang dianggap tidak tegas dalam mengawasi aplikator. Igun menyatakan bahwa sejak 2022, pemerintah tidak menunjukkan keseriusan menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi.
“Kami merasa diabaikan. Aplikator terus menciptakan program baru yang merugikan driver karena tidak ada ketegasan dari regulator,” kata Igun.
Menurutnya, para driver tidak menolak sistem digital. Namun, mereka ingin sistem tersebut berjalan adil dan berpihak pada kesejahteraan para pengemudi.
Respons dari Perusahaan Aplikator
Sejumlah aplikator memberikan tanggapan atas aksi ini. Director of 2-Wheels & Logistics Grab Indonesia, Tyas Widyastuti, meminta masyarakat tetap tenang. Ia menjamin sistem Grab tetap berfungsi dan akan secara otomatis mengalihkan pesanan ke driver lain yang aktif.
“Kalau ada kendala, sistem kami akan mengalihkan order ke mitra lain,” kata Tyas saat berdiskusi dengan Menteri Perhubungan.
Direktur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk., Catherine Hindra Sutjahyo, mengaku telah menyampaikan imbauan kepada mitra driver terkait aksi ini. Ia juga memastikan manajemen terus menyerap aspirasi mitra dan berusaha meminimalisir dampak aksi.
“Kami terus berkomunikasi dengan mitra untuk menjaga stabilitas layanan,” ujar Catherine.
Sikap dari Maxim dan inDrive
Government Relations Specialist Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Assagaf, mengimbau para mitra pengemudi agar tetap melayani penumpang dengan bijak. Menurutnya, perusahaan menghormati hak berpendapat, tetapi juga berharap pelayanan kepada konsumen tetap berjalan.
“Kami tetap mendorong mitra untuk menerima order agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ucap Rafi.
Sementara itu, Business Development Representative inDrive, Ryan Rwanda, menilai bahwa aksi ini tidak berdampak besar pada operasional inDrive. Ia menyebut sebagian besar mitra pengemudi inDrive tidak mengikuti aksi semacam ini.
“Jumlah pengemudi kami yang ikut aksi sangat kecil, sehingga layanan tetap berjalan normal,” ujarnya.
Ajakan untuk Berdialog dan Mencari Solusi
Garda Indonesia mengajak pemerintah, aplikator, dan pemangku kepentingan lain untuk duduk bersama dan mencari solusi yang adil. Para pengemudi berharap negara hadir dan menjalankan perannya sebagai pengatur serta pelindung masyarakat digital.
“Kami ingin kebijakan yang berpihak, bukan sistem yang menekan. Pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton,” tutup Igun.