Lingkanews.com | Aceh Besar – Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Bank Aceh Syariah yang terpasang sejak tahun 2024 di Gampong Lampuyang, Kecamatan Pulo Aceh, Aceh Besar, hingga kini belum dapat digunakan oleh masyarakat. Mesin tersebut masih dalam kondisi nonaktif dan belum menyediakan layanan perbankan seperti tarik dan setor tunai.
ATM yang berada di halaman kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (UPT BPKS) tersebut kini hanya menjadi hiasan elektronik tanpa fungsi, meskipun tampak megah dari luar. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai “monumen elektronik” karena tidak pernah dioperasikan sejak dipasang.
Pemasangan mesin ATM tersebut sempat menimbulkan harapan besar di kalangan warga, apalagi setelah dikunjungi oleh sejumlah pejabat daerah yang menyatakan bahwa mesin itu siap digunakan. Pernyataan tersebut disampaikan pada tahun 2024 dalam kunjungan resmi ke Pulo Aceh.
Warga Pulo Aceh telah lama mendambakan kemudahan akses terhadap layanan perbankan. Kehadiran ATM diharapkan menjadi solusi atas kesulitan masyarakat yang selama ini harus bepergian ke Banda Aceh hanya untuk mengakses layanan dasar seperti penarikan uang tunai atau pembukaan rekening.
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa harapan tersebut belum menjadi kenyataan. Hingga saat ini, ATM tersebut belum difungsikan secara operasional dan tidak tersedia jaringan atau sistem yang mendukung penggunaannya.
Sejumlah warga mengungkapkan kekecewaan mereka atas kondisi ini. Mereka menilai pemasangan mesin ATM tanpa kesiapan teknis hanya menjadi simbol tanpa substansi. “ATM ini tidak pernah bisa digunakan, hanya jadi pajangan di kantor kecamatan,” ujar seorang warga Gampong Lampuyang.
Kritik pun mulai diarahkan kepada Pemerintah Aceh dan manajemen Bank Aceh Syariah yang dianggap tidak serius dalam mendukung pembangunan wilayah terluar seperti Pulo Aceh. Menurut warga, jika pemasangan ATM ini hanya bertujuan pencitraan, maka hal tersebut sangat tidak etis di tengah kebutuhan mendesak masyarakat.
Sebagai lembaga keuangan milik pemerintah daerah, Bank Aceh Syariah dinilai seharusnya hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar simbol pembangunan. Masyarakat meminta agar pihak terkait segera menindaklanjuti permasalahan tersebut dan memastikan ATM dapat segera difungsikan.
“Jika memang ada kendala teknis atau jaringan, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kami dapat memahami keterbatasan, namun jangan dibiarkan seolah tidak ada tanggung jawab,” ungkap warga lainnya dengan nada kecewa.
Masyarakat Pulo Aceh berharap Pemerintah Aceh dan Bank Aceh Syariah segera melakukan evaluasi dan mempercepat realisasi layanan perbankan yang layak. Dengan era digitalisasi dan keterbukaan informasi saat ini, publik menuntut transparansi dan komitmen nyata dari setiap kebijakan pembangunan yang menyentuh kehidupan warga.