1.489 Personel Gabungan Kawal Aksi BEM SI “Indonesia Cemas 2025”
Lingkanews.com | Jakarta – Sebanyak 1.489 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) bertajuk Indonesia Cemas 2025. Aksi ini digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025), pukul 14.00 WIB.
Ribuan Aparat Siaga di Lokasi Aksi
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengatakan ribuan personel gabungan berasal dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, dan lainnya. Petugas disiagakan di beberapa titik untuk mengawal jalannya aksi.
“Kami siapkan 1.489 personel gabungan untuk mengamankan aksi damai ini,” ujar Susatyo.
Ia mengingatkan massa aksi untuk menjaga ketertiban, tidak anarkis, tidak membakar ban, serta tidak merusak fasilitas umum. Pihaknya juga mengimbau para orator agar tidak menyampaikan provokasi.
“Kami kedepankan pendekatan persuasif. Tapi jika diperlukan, kami akan bertindak tegas,” tegasnya.
Meski mengawal aksi besar, aparat tidak dibekali senjata api. Mereka hanya membawa perlengkapan pengamanan standar untuk menghindari potensi kekerasan.
BEM SI Tuntut Evaluasi Kebijakan Nasional
Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menyatakan aksi ini membawa 11 tuntutan nasional. Salah satunya, BEM SI menolak politisasi dan pengaburan sejarah bangsa. Mereka juga meminta transparansi dalam setiap perjanjian bilateral pemerintah.
“Kami ingin negara bersikap terbuka, terutama pada kerja sama luar negeri yang berdampak pada rakyat,” ujarnya.
Mereka menyoroti regulasi kontroversial seperti revisi UU TNI dan pembangunan fasilitas militer di ruang sipil. Mahasiswa juga menuntut penghapusan pasal-pasal bermasalah dalam peraturan hukum nasional.
Tolak Batalion Baru dan Pembangunan Fasilitas Militer
BEM SI menolak pembangunan lima batalion baru di Aceh. Mereka juga memprotes pembangunan pengadilan militer dan markas militer di Universitas Riau yang dinilai tidak relevan dengan fungsi pendidikan.
“Kami tidak ingin kampus dijadikan ruang militerisasi,” tegas Muzammil.
Selain itu, mereka menuntut audit seluruh izin pertambangan. BEM SI mendesak keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan SDA dan penindakan tegas terhadap tambang ilegal.
Mereka juga menolak promosi LGBT, menentang dwifungsi jabatan, serta mendesak agar seluruh mahasiswa yang dijerat kasus hukum terkait aksi sebelumnya dibebaskan tanpa syarat.
