Gubernur Mualem Buka Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029, Tegaskan Sinkronisasi dan Arah Pembangunan Baru
Lingkanews.com | Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029. Acara tersebut berlangsung pada Rabu, 9 Juli 2025, di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh.
Sejumlah tokoh penting hadir, termasuk Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh, Forkopimda, bupati dan wali kota, ketua DPRK se-Aceh, serta tokoh masyarakat dan ulama.
Dalam sambutannya, Gubernur Mualem menekankan bahwa RPJM harus berangkat dari kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, dokumen ini harus menjawab aspirasi masyarakat dan mampu menjembatani kebutuhan lokal dengan kebijakan nasional.
“RPJM Aceh harus berpijak pada realitas dan mengarah pada perubahan konkret. Forum ini penting untuk menyerap ide konstruktif demi pembangunan Aceh lima tahun ke depan,” ujar Mualem.
Visi Aceh: Islami, Maju, dan Berkelanjutan
Gubernur menguraikan visi pembangunan Aceh 2025–2029, yakni “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”. Visi ini dijabarkan dalam sembilan misi strategis yang dikenal sebagai “Cap Sikureung”. Misi tersebut meliputi penguatan syariat Islam, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan wilayah terpencil, hingga reformasi birokrasi.
Ia juga menyoroti pentingnya menyelaraskan RPJM Aceh dengan RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus 2028–2047, dan RPJPA Aceh 2025–2045. Gubernur menilai bahwa sinergi antara pusat dan daerah sangat menentukan keberhasilan program-program prioritas.
Selain itu, Mualem menyampaikan kekhawatirannya terhadap berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada 2027. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyiapkan rancangan revisi UUPA untuk memperjuangkan perpanjangan Dana Otsus.
“Kami harap Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri PPN, dan Forbes DPR/DPD RI asal Aceh mendukung percepatan revisi UUPA,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur juga mengusulkan sejumlah infrastruktur penting untuk didorong pusat. Beberapa di antaranya ialah Jalan Luwak–Sibigo di Simeulue, Terowongan Gurutee di Aceh Barat, serta konektivitas antarwilayah seperti Krueng Geukuh–Bener Meriah dan Cot Girek–Samarkilang.
Perhatian Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pembangunan
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa konsistensi perencanaan sangat berpengaruh pada efektivitas pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional dipatok di atas 5% pada 2025 dan terus meningkat hingga 2029. Oleh karena itu, setiap provinsi diharapkan dapat menyumbang pertumbuhan lewat sektor unggulan.
Tomsi juga memaparkan kondisi belanja pemerintah daerah di Aceh yang dinilai belum merata. Menurutnya, beberapa kabupaten/kota masih terlalu fokus pada belanja pegawai. Ia mendorong agar anggaran diarahkan ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memberi dampak langsung ke masyarakat.
“Pemda perlu memprioritaskan belanja produktif agar rakyat merasakan manfaat pembangunan secara nyata,” ujar Tomsi.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy menyampaikan bahwa Dana Otsus harus ditransformasi dari penopang menjadi akselerator pertumbuhan. Ia menekankan bahwa belanja rutin perlu ditekan, agar dana dapat dialihkan ke proyek-proyek terobosan.
“Aceh perlu lebih berani mengambil langkah kreatif. Jangan hanya mengandalkan satu sumber dana,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan beberapa sektor yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan, seperti eksplorasi migas Selat Malaka, hilirisasi di KEK Arun, dan penguatan kawasan perdagangan bebas Sabang. Selain itu, Rachmad mendorong pengembangan pariwisata berkualitas di Sabang, Banda Aceh, dan Danau Laut Tawar, serta peningkatan produktivitas komoditas unggulan seperti kopi Gayo, padi, kelapa, dan hortikultura.
Harapan untuk Transformasi Pembangunan Aceh
Menutup sambutannya, Mualem menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Ia berharap Musrenbang ini menjadi langkah awal menuju Aceh yang lebih berdaya saing, mandiri, dan adil.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 resmi dibuka,” ucapnya.
Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk merancang arah pembangunan Aceh. Forum ini juga memperkuat komitmen semua pihak dalam mewujudkan Aceh yang lebih baik melalui sinergi, keberanian mengambil terobosan, dan kesungguhan menjalankan visi pembangunan daerah.
