Aktivis Muda Kritik DPR Aceh: Jangan Kejar Pokir, Fokus pada Rakyat
Lingkanews.com | Banda Aceh — Aktivis muda Aceh, Rahmad Rinaldi, melontarkan kritik pedas terhadap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dianggap telah menyimpang dari peran dan fungsinya sebagai lembaga legislatif. Dalam pernyataannya pada Minggu, 13 Juli 2025, Rahmad menegaskan bahwa wakil rakyat tidak boleh menjadikan jabatan mereka sebagai kendaraan untuk mengejar proyek atau pokok pikiran (pokir) semata.
Ia menilai bahwa peran DPR bukan sebagai eksekutor ataupun lembaga penegak hukum, melainkan bertugas menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara konstitusional. Namun dalam praktiknya, banyak anggota dewan justru sibuk dengan manuver politik demi kepentingan pribadi.
“Wakil rakyat bukan penegak hukum, bukan eksekutor proyek, dan tidak bisa menggunakan dalih fungsi pengawasan untuk menekan atau menyerang institusi tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas Rahmad.
Ia menekankan bahwa demokrasi akan rusak jika anggota dewan menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini, menurutnya, mencoreng marwah lembaga legislatif yang semestinya menjadi corong aspirasi publik, bukan sebagai juru bicara proyek.
Kebutuhan Audit Pokir dan Peran Media
Lebih lanjut, Rahmad menyerukan perlunya audit menyeluruh terhadap pelaksanaan pokir anggota dewan di Aceh. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan agar rakyat tidak dirugikan oleh praktik yang menyimpang.
“Audit pokir harus dilakukan secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal menjaga marwah demokrasi,” tegasnya.
Rahmad juga menyoroti urgensi keterlibatan penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemantauan serius terhadap praktik-praktik di balik program pokir yang berpotensi menjadi ladang kepentingan pribadi.
Tak hanya itu, ia juga mendorong keterlibatan masyarakat sipil dan media untuk aktif mengawasi jalannya fungsi parlemen. Menurutnya, kontrol publik merupakan kunci utama untuk menjaga kualitas demokrasi dan mencegah penyimpangan di tubuh legislatif.
“Jangan biarkan lembaga wakil rakyat kehilangan arah. Kita harus mengingatkan, mengoreksi, dan jika perlu mengecam jika mereka berpaling dari rakyat,” ucapnya.
Fokus pada Kebijakan Strategis, Bukan Kepentingan Sempit
Dalam pernyataannya, Rahmad menekankan bahwa wakil rakyat harus kembali ke jalur utama: memperjuangkan kebijakan strategis demi kesejahteraan masyarakat. Ia menyayangkan ketika banyak anggota dewan justru terjebak dalam permainan proyek dan transaksional politik.
“Wakil rakyat seharusnya fokus membangun kebijakan strategis, memperjuangkan hak pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Bukan berlomba menumpuk proyek atau memanipulasi pokir sebagai ladang pribadi,” tambahnya.
Menurutnya, jika pola ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan semakin merosot. Ia berharap adanya reformasi mental di kalangan anggota dewan agar mereka benar-benar menjadi representasi rakyat yang bermartabat dan berintegritas tinggi.
Rahmad juga mengingatkan bahwa jabatan politik bukan ruang untuk memperkaya diri, melainkan amanah untuk memperjuangkan nasib masyarakat banyak. Oleh karena itu, ia meminta agar para legislator menjauh dari praktik-praktik menyimpang yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Kita tidak butuh pahlawan-pahlawan palsu di parlemen, yang kita butuh adalah integritas,” pungkasnya.
