Isa Alima Dukung Evaluasi 876 Pangkalan LPG di Pidie: Harga Harus Sesuai HET untuk Warga Kecil
Lingkanews.com | Pidie — Pemerintah Kabupaten Pidie terus menertibkan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi dengan mengevaluasi seluruh 876 pangkalan resmi di wilayahnya. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan LPG bersubsidi benar-benar sampai ke masyarakat berhak dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18.000.
Dalam rapat koordinasi yang digelar pada Selasa, 16 Juli 2025, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie menyampaikan komitmen kuat untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi di lapangan.
“Kami tidak akan membiarkan pangkalan menjual LPG di atas HET. Jika ada pelanggaran, kami cabut izinnya. Subsidi ini milik rakyat kecil dan harus mereka nikmati,” tegasnya.
Pemerintah Bentuk Tim Lapangan dan Awasi Distribusi
Pemerintah membentuk tim pengawas yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi (Disperindagkop), Satpol PP, aparat penegak hukum, dan camat. Tim ini turun langsung ke lapangan untuk memeriksa harga jual, alur distribusi, dan keabsahan pangkalan.
Tidak hanya memeriksa pangkalan, tim juga menyisir pengecer ilegal dan pelaku penimbunan gas. Dengan langkah ini, Pemkab ingin memastikan distribusi berlangsung adil dan merata di seluruh kecamatan.
Pemerintah meminta semua pihak mendukung pengawasan agar subsidi LPG tidak bocor kepada yang tidak berhak. Melalui keterlibatan lintas instansi, mereka ingin memperkuat pengawasan dari hulu hingga ke tangan masyarakat.
Isa Alima: Pemerintah Harus Tindak Tegas, Rakyat Butuh Kepastian Harga
Tokoh masyarakat Pidie, Drs. Isa Alima, menyampaikan dukungan penuh terhadap evaluasi besar-besaran tersebut. Ia menilai pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil yang kerap membeli gas di atas HET.
“Saya dukung penuh evaluasi 876 pangkalan ini. Warga sudah terlalu lama bayar mahal. Pemerintah harus pastikan harga resmi itu benar-benar berlaku di lapangan,” ujarnya.
Isa mendesak agar pemerintah menindak tegas pangkalan yang terbukti nakal. Menurutnya, pencabutan izin wajib dilakukan demi menjaga keadilan distribusi.
“Kalau sudah terbukti melanggar, langsung cabut izinnya. Jangan beri ruang kompromi. Kita bicara soal uang negara dan hak masyarakat kecil,” tegasnya.
Isa juga mengingatkan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti setelah evaluasi. Ia meminta agar Pemkab rutin memantau dan mengevaluasi pangkalan secara berkala.
Ajak Masyarakat Ikut Awasi dan Laporkan Pelanggaran
Isa mengajak masyarakat agar tidak tinggal diam. Ia mendorong warga untuk melaporkan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG di atas HET atau melakukan kecurangan distribusi.
“Jangan takut lapor ke pemerintah desa atau kecamatan. Kalau semua diam, yang rugi kita sendiri. Pemerintah sudah buat aturan, masyarakat juga harus ikut mengawal,” jelasnya.
Menurut Isa, keterlibatan warga akan memperkuat efektivitas pengawasan. Dengan partisipasi publik, ia yakin distribusi LPG bisa berlangsung adil dan merata.
Langkah Terpadu Menuju Distribusi yang Transparan
Pemerintah Kabupaten Pidie ingin memastikan bahwa hasil evaluasi ini tidak berakhir sebagai dokumen administratif semata. Mereka menargetkan terwujudnya sistem distribusi LPG yang transparan, efisien, dan berpihak kepada masyarakat kecil.
Dengan dukungan tokoh masyarakat seperti Isa Alima, serta keterlibatan aktif warga dan instansi pengawas, Pemkab Pidie optimis bisa memperbaiki rantai distribusi LPG secara menyeluruh. Evaluasi 876 pangkalan bukan hanya upaya teknis, tetapi juga bentuk komitmen sosial dan moral untuk menjaga hak rakyat.
