Proyek Semen Laweung Mandek, DPRA Desak Pemerintah Aceh Selesaikan Masalah Lahan dan Kembalikan Kepercayaan Investor

Lingkanews.com | Banda Aceh — Proyek pembangunan PT Semen Indonesia Aceh (SIA) yang berlokasi di kawasan Laweung, Kabupaten Pidie, hingga awal Agustus 2025 masih belum menunjukkan progres signifikan. Masalah pembebasan lahan yang belum rampung menjadi penyebab utama terhambatnya kelanjutan pembangunan pabrik semen yang digadang-gadang menjadi salah satu proyek strategis nasional di Aceh.

Padahal, masyarakat telah menaruh harapan besar terhadap proyek ini. Kehadiran pabrik diprediksi akan membuka ribuan lapangan kerja, memperkuat infrastruktur logistik, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor industri dan transportasi.

DPR Aceh Desak Langkah Cepat dan Konkret

Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Golkar, Khalid, S.Pd.I, angkat bicara. Ia menegaskan pentingnya keseriusan Pemerintah Aceh dalam menyelesaikan persoalan lahan yang menghambat proses investasi strategis tersebut.

“Kita di DPRA mendukung penuh setiap upaya pemerintah dalam mendatangkan investor. Tapi dukungan itu harus dibarengi dengan kerja nyata. Kalau urusan lahan saja tidak selesai, bagaimana kita bisa meyakinkan investor untuk tetap bertahan?” kata Khalid kepada wartawan, Sabtu (2/8/2025).

Khalid mengingatkan, keterlambatan dalam menangani persoalan teknis semacam ini bisa berdampak buruk terhadap iklim investasi di Aceh. Menurutnya, pemerintah harus segera memfasilitasi mediasi dengan warga pemilik lahan agar penyelesaian bisa segera tercapai.

Peluang Besar bagi Ekonomi Rakyat dan PAD

Proyek pabrik semen Laweung dianggap memiliki efek berantai besar terhadap perekonomian lokal dan regional. Selain membuka ribuan lapangan kerja langsung dan tidak langsung, pabrik ini akan mendorong pertumbuhan sektor pendukung lainnya seperti transportasi, perdagangan, dan jasa logistik.

“Pembangunan pabrik ini bukan hanya soal produksi semen. Tapi juga soal bagaimana kita menumbuhkan ekonomi lokal dari bawah,” ujar Khalid.

Ia juga menyebut bahwa jika proyek ini berjalan lancar, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah akan signifikan. Pajak industri, retribusi logistik, hingga peningkatan transaksi lokal akan memperkuat basis fiskal Pemerintah Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh secara keseluruhan.

Langkah Wakil Gubernur Dipuji, Tapi Harus Diperkuat Tindak Lanjut

Langkah Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE (Dek Fadh), yang menemui Direktur Utama PT Semen Indonesia, Indrieffouny Indra, pada Rabu (30/7/2025) di Jakarta, menuai apresiasi. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas kelanjutan proyek serta rencana pengembangan pelabuhan industri milik PT Semen Indonesia di Laweung.

Menurut Khalid, inisiatif itu harus diikuti dengan langkah-langkah nyata di lapangan, terutama oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pidie.

“Pertemuan Wakil Gubernur itu sangat baik. Tapi tidak cukup hanya dengan pembicaraan. Harus ada kehadiran pemerintah di tengah masyarakat untuk menyelesaikan kendala yang ada,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pelabuhan yang dimiliki PT Semen Indonesia di kawasan tersebut juga memiliki peran penting sebagai pusat distribusi barang dan material. Jika dimaksimalkan, pelabuhan ini bisa membuka jalur logistik baru untuk wilayah timur Aceh dan mempercepat konektivitas antarwilayah.

Pemerintah Diminta Jangan Lamban dan Abaikan Harapan Masyarakat

Dalam penutupan pernyataannya, Khalid menyampaikan kekhawatirannya bahwa lambatnya penyelesaian proyek akan merugikan masyarakat. Banyak warga yang menggantungkan harapan pada proyek ini, baik sebagai calon tenaga kerja maupun sebagai pelaku usaha kecil dan menengah.

“Lapangan kerja di Aceh makin sempit. Angka pengangguran naik. Kita tidak boleh membiarkan peluang besar seperti ini tertahan oleh birokrasi yang lamban,” tegasnya.

Ia memastikan bahwa dirinya bersama anggota DPR Aceh lainnya akan terus memantau perkembangan proyek ini. Menurut Khalid, kehadiran industri besar seperti pabrik semen Laweung adalah bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya saing daerah.