Mualem Guncang Birokrasi, Tujuh Pejabat Eselon II Aceh Lengser dan Diganti Plh

Lingkanews.com | Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem kembali menunjukkan sikap tegas dalam menata birokrasi. Sejak Kamis (25/9/2025), ia membebastugaskan tujuh pejabat eselon II dari jabatannya. Pemerintah langsung menunjuk Pelaksana Harian (Plh) agar roda pemerintahan tetap berjalan lancar.

Langkah cepat tersebut memperlihatkan bahwa Mualem ingin memperkuat disiplin aparatur sekaligus memastikan pelayanan publik tidak terhambat. Selain itu, kebijakan ini memberi sinyal kuat bahwa Gubernur menata ulang struktur pemerintahan sesuai arah visi barunya.

Sekda Aceh Terbitkan Surat Perintah Plh

Mualem memerintahkan Sekda Aceh, M. Nasir, untuk segera meneken Surat Perintah Pelaksana Harian (SPPH). Sekda pun bergerak cepat dan mengeluarkan sejumlah surat resmi pada Kamis malam (25/9/2025).

Dalam surat bernomor PEG. 821.22/84/2025, pemerintah menugaskan Fachrizal, S.Pt, M.Si untuk menggantikan Zalsufran sebagai Plh Kepala Dinas Peternakan. Kemudian, surat bernomor PEG. 821.22/85/2025 menugaskan drg. Syarifah Yessi Hediyati, M.Kes sebagai Plh Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Jiwa.

Dengan surat tersebut, pemerintah menutup ruang kekosongan jabatan sekaligus menjaga stabilitas lembaga.

Daftar Lengkap Pejabat Plh

Pemerintah mengumumkan tujuh nama pejabat yang kini memimpin sementara di berbagai SKPA. Berikut daftarnya:

1. Hanum menggantikan dr. Fatah sebagai Plh Wakil Direktur RSZA.

2. Wahyu memimpin RSIA sebagai Plh Direktur menggantikan Nurnikmah.

3. T Fahrizal mengambil alih posisi Kadis Peternakan sebagai Plh menggantikan Zalsufran.

4. Kariamansyah menjabat Plh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menggantikan Aliman.

5. Novita memimpin RSUZA sebagai Plh Wakil Direktur Pelayanan.

6. drg. Syarifah Yessi Hediyati, M.Kes memimpin RSJ sebagai Plh Direktur.

7. Zulkarnain mengambil alih jabatan Kadis Sosial sebagai Plh menggantikan Muslem.

Dengan daftar ini, publik dapat melihat bagaimana Mualem menata ulang jajaran birokrasi secara sistematis.

Rotasi Besar Sebagai Penyegaran

Keputusan Mualem menimbulkan perhatian luas di kalangan ASN dan masyarakat. Banyak yang menilai bahwa rotasi besar ini menandai upaya serius Gubernur untuk melakukan penyegaran birokrasi.

Selain itu, kebijakan ini juga memperlihatkan komitmen Gubernur dalam menempatkan pejabat yang mampu bekerja sesuai target. Oleh karena itu, para Plh dituntut menjaga ritme kerja agar tidak terjadi penurunan pelayanan publik.

Sementara itu, pengamat birokrasi menyebut langkah ini sebagai strategi konsolidasi awal. Menurut mereka, Mualem ingin memastikan semua pejabat eselon II sejalan dengan arah kebijakan pemerintahannya.

Publik Tunggu Penetapan Definitif

Meskipun pemerintah sudah menunjuk Plh, masyarakat tetap menunggu siapa yang akan menduduki jabatan definitif. Proses seleksi diprediksi berlangsung ketat karena menyangkut posisi strategis yang menentukan arah pembangunan Aceh.

Di sisi lain, sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk memilih sosok profesional, berintegritas, dan memiliki rekam jejak baik. Dengan demikian, birokrasi dapat bergerak lebih cepat, transparan, dan akuntabel.