Pemerintah Aceh Buka Seleksi Terbuka 12 JPT Pratama Mulai 21 November 2025
Lingkanews.com | Banda Aceh — Pemerintah Aceh resmi membuka seleksi terbuka untuk mengisi 12 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Pembukaan seleksi ini menandai langkah penting dalam memperkuat kualitas birokrasi melalui prinsip transparansi dan sistem merit. Pendaftaran berlangsung mulai 21 November hingga 5 Desember 2025, dan seluruh persyaratan dapat diakses melalui laman resmi Badan Kepegawaian Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan seluruh proses berjalan profesional, akuntabel, dan bebas intervensi. Ia menegaskan bahwa open bidding tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pejabat yang berintegritas serta mampu memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor.
Komitmen Pemerintah Mengedepankan Sistem Merit
Dalam keterangannya, Muhammad MTA menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh terus memperkuat budaya birokrasi yang kompetitif. Ia menilai bahwa seleksi terbuka JPT Pratama menjadi sarana penting untuk menempatkan ASN berkompeten pada jabatan strategis. Menurutnya, sistem merit memberikan ruang bagi aparatur yang memiliki kapasitas dan integritas untuk maju tanpa hambatan.
Ia menambahkan bahwa proses seleksi ini diharapkan mendorong aparatur sipil negara berani berkompetisi secara sehat. Dengan demikian, Pemerintah Aceh ingin memastikan jabatan penting tidak hanya diisi oleh senioritas, tetapi oleh kompetensi yang terukur. Ia mengajak seluruh ASN memenuhi syarat untuk ikut serta dan mengikuti tahapan dengan penuh tanggung jawab.
Tahapan Seleksi Dibuka Secara Transparan
Pendaftaran seleksi terbuka dimulai pada 21 November dan ditutup pada 5 Desember 2025. MTA menegaskan bahwa seluruh informasi terkait persyaratan, mekanisme pendaftaran, serta jadwal seleksi telah dipublikasikan secara jelas pada website Badan Kepegawaian Aceh. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pelamar memiliki akses yang sama terhadap informasi agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Selain itu, ia menyebut bahwa tim seleksi akan bekerja secara independen demi menjaga objektivitas. Pemerintah Aceh memastikan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi praktik yang dapat mencederai proses open bidding, termasuk intervensi atau tekanan pihak tertentu. Prinsip akuntabilitas menjadi fondasi utama seleksi kali ini.
Daftar 12 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Sebanyak 12 jabatan strategis dilelang dalam seleksi ini. Posisi tersebut berasal dari berbagai sektor penting yang berpengaruh langsung terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah mengharapkan bahwa figur yang terpilih nantinya mampu berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan.
Jabatan yang dibuka yakni: Inspektur Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Pengairan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, Direktur RSUD Zainoel Abidin (RSUZA), Direktur RSIA, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Wakil Direktur Administrasi dan Umum RSUZA, serta Wakil Direktur Pelayanan RSUZA. Seluruh posisi tersebut menuntut kepemimpinan kuat dan pemahaman mendalam terhadap tugas teknis masing-masing.
Pemerintah Aceh Harapkan Pejabat Berkualitas
Muhammad MTA menegaskan bahwa pemerintah ingin menghadirkan pejabat yang memiliki rekam jejak kuat, kemampuan manajerial tinggi, serta komitmen penuh terhadap kepentingan publik. Ia menilai bahwa pengisian jabatan ini akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas program pembangunan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, hingga pelayanan rumah sakit.
Ia juga berharap proses seleksi kali ini mampu menarik minat para aparatur terbaik Aceh. Pemerintah menilai bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada kualitas pimpinan instansi. Oleh karena itu, MTA meminta seluruh peserta mematuhi prosedur dan mengikuti tahapan seleksi secara jujur dan kompetitif.
Dengan dibukanya seleksi terbuka ini, Pemerintah Aceh menegaskan kembali komitmen mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hasil seleksi diharapkan melahirkan pejabat dengan integritas tinggi yang mampu menjawab berbagai tantangan pemerintahan di masa mendatang.
