Gubernur Aceh Tetapkan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025 Selama 14 Hari Ke Depan
Lingkanews.com | Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi 2025 menyusul banjir besar dan longsor yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh. Penetapan status tersebut diumumkan dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Qanun APBA 2026 di Kantor DPR Aceh pada Kamis, 27 November 2025.
Status darurat diberlakukan selama 14 hari, terhitung sejak 28 November hingga 11 Desember 2025. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan bencana yang dalam sepekan terakhir terus memburuk akibat curah hujan ekstrem.
Pemerintah Akui Kewalahan Tangani Bencana Berkepanjangan
Gubernur Muzakir Manaf menyampaikan bahwa pemerintah telah mendistribusikan bantuan darurat ke berbagai kabupaten dan kota yang terdampak. Pengiriman bantuan dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah yang mengalami dampak paling parah.
Namun, Mualem mengakui bahwa situasi lapangan semakin kompleks. Ia menyebut banyak akses transportasi lumpuh dan beberapa infrastruktur vital rusak berat, sehingga memperlambat penyaluran bantuan kepada warga.
Kondisi tersebut diperparah dengan rusaknya jembatan di jalur nasional Banda Aceh–Medan. Putusnya akses utama itu membuat distribusi logistik dan mobilisasi petugas tidak dapat berjalan optimal.
Permintaan Helikopter untuk Menjangkau Daerah Terisolasi
Dalam rapat paripurna tersebut, Mualem meminta Kapolda Aceh menyediakan helikopter untuk membantu peninjauan ke wilayah yang terisolasi banjir. Ia menilai penggunaan helikopter sangat dibutuhkan mengingat medan sulit dan tingginya debit air yang menghambat akses darat.
Helikopter juga dibutuhkan untuk evakuasi warga, pengiriman bantuan medis, serta distribusi logistik ke lokasi yang tidak dapat dijangkau kendaraan darat. Langkah ini diharapkan mempercepat respon pemerintah terhadap kebutuhan warga yang terdampak.
Permintaan itu mencerminkan keseriusan Pemerintah Aceh dalam memastikan proses penanganan bencana berlangsung efektif meski sejumlah infrastruktur tidak berfungsi akibat banjir besar.
Bencana Meluas di Berbagai Wilayah Aceh
Curah hujan tinggi dalam sepekan terakhir memicu banjir dan longsor di wilayah pesisir pantai timur, pantai utara, hingga dataran tinggi Gayo. Ribuan warga mulai mengungsi ke pos-pos darurat dan puluhan desa dilaporkan terisolasi.
Wilayah-wilayah yang terdampak melaporkan kerusakan rumah, lahan pertanian, hingga fasilitas umum. Selain itu, beberapa titik longsor menutup jalur utama, sehingga meningkatkan risiko keselamatan bagi masyarakat.
Situasi tersebut membuat kebutuhan logistik meningkat drastis. Masyarakat memerlukan makanan, air bersih, selimut, layanan kesehatan, serta evakuasi untuk kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil.
Harapan Percepatan Mobilisasi dan Koordinasi Lintas Lembaga
Dengan status darurat yang telah ditetapkan, pemerintah berharap proses koordinasi antarinstansi berjalan lebih cepat. Penetapan ini memungkinkan percepatan alokasi anggaran, pengerahan logistik, serta penguatan operasi lapangan dari berbagai lembaga.
Pemerintah juga mendorong kerja sama antara TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan relawan untuk memperluas area penanganan bencana. Tujuan utamanya memastikan keselamatan warga, terutama yang berada di wilayah rawan dan sulit dijangkau.
Status darurat diharapkan mampu mempercepat pemulihan akses transportasi, evakuasi warga, dan perbaikan infrastruktur vital yang terkena dampak banjir serta longsor.
