Arah Belanja Aceh 2026 Difokuskan pada Efisiensi, Swasembada, dan Ekonomi Inklusif

Lingkanews.com | Banda Aceh — Pemerintah Aceh menegaskan bahwa arah belanja daerah tahun anggaran 2026 akan mengutamakan efisiensi, kemandirian daerah, dan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran bekerja optimal, terukur, dan menghasilkan perubahan nyata sesuai program prioritas RPJM Aceh 2025–2029.

Pemerintah tidak hanya menargetkan serapan anggaran, tetapi juga hasil pembangunan yang memberikan kemajuan sosial, peningkatan produktivitas, pemberdayaan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan. Karena itu, pemerintah mengarahkan strategi anggaran agar tidak menyentuh kegiatan seremonial yang tidak memberikan manfaat jangka panjang.

Pemerintah Menerapkan Efisiensi dengan Standar Terukur

Pemerintah Aceh menjalankan efisiensi melalui penyusunan program berbasis kebutuhan nyata, bukan duplikasi kegiatan tahunan yang tidak relevan. Setiap SKPA diwajibkan menetapkan sasaran, indikator, dan capaian kinerja yang realistis agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung. Selain itu, pemerintah menerapkan evaluasi berkala untuk menilai manfaat sosial dan dampak ekonomi dari setiap program.

Penguatan efisiensi ini juga diarahkan untuk memperbesar dampak pembangunan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan layanan publik, dan pertumbuhan produksi daerah. Dengan pendekatan ini, anggaran tidak hanya terserap, tetapi membentuk pergerakan ekonomi yang merata hingga ke wilayah pinggiran.

Arah Swasembada Pangan dan Energi Dijalankan Secara Bertahap

Pemerintah menempatkan swasembada pangan dan energi sebagai prioritas inti. Program yang berkaitan dengan pertanian, riset pangan, kawasan produksi berbasis komunitas, serta modernisasi alat pertanian terus diperluas agar kebutuhan pangan strategis dapat dipenuhi dari sumber lokal. Pemerintah juga membangun pola sinergi antara petani, lembaga riset dan pelatihan, serta pelaku usaha agar rantai produksi berjalan stabil.

Di sektor energi, pemerintah memperluas eksplorasi potensi energi terbarukan seperti air, panas bumi, biomassa, serta energi alternatif ramah lingkungan. Pengembangan ini diarahkan ke skema jangka panjang sehingga Aceh tidak bergantung sepenuhnya pada sumber energi eksternal.

Ekonomi Inklusif Menjadi Fondasi Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara dalam pertumbuhan ekonomi. Program pemberdayaan UMKM, wirausaha muda, ekonomi kreatif, dan ekonomi desa dilaksanakan melalui pelatihan, pendampingan, pembiayaan terukur, serta perluasan jejaring pemasaran. Dengan pola ini, pemerintah ingin meminimalkan kesenjangan ekonomi antara perkotaan, pesisir, dan daerah pedalaman.

Sebagai bentuk keberlanjutan, pemerintah juga menargetkan percepatan peningkatan kualitas ekonomi keluarga, terutama di wilayah rentan ekonomi melalui model pemberdayaan berbasis komunitas, bukan bantuan konsumtif jangka pendek.

Digitalisasi dan Reformasi Layanan Menjadi Pusat Perubahan

Pemerintah mempercepat digitalisasi sistem layanan untuk menciptakan birokrasi yang cepat, transparan, dan dapat diawasi publik. Sistem pelaporan, pelayanan administrasi, dan proses evaluasi dilakukan berbasis digital agar setiap proses mudah ditelusuri, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga menetapkan standar pelayanan publik yang jelas serta mudah diakses tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.

Selain itu, pemerintah memperkuat budaya pelayanan melalui peningkatan kompetensi aparatur, pemangkasan proses yang tidak diperlukan, serta penerapan sistem yang lebih responsif.

Kolaborasi Multi-Pihak Menjadi Motor Utama Perubahan

Pemerintah mengajak dunia usaha, akademisi, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, serta lembaga profesional untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kolaborasi ini menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya berdasarkan kebijakan administratif, tetapi juga berbasis ilmu, riset, dan kebutuhan faktual masyarakat.

Melalui strategi tersebut, pemerintah yakin arah belanja Aceh 2026 dapat menciptakan transformasi yang lebih nyata. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu membawa Aceh menuju kemandirian, daya saing, dan kualitas pembangunan yang konsisten.