Permintaan Strategis Aceh Dibahas Mendalam: Wagub Fadhlullah Paparkan Investasi, Konektivitas, hingga Lapas Syariah kepada Menko Polhukam

Lingkanews.com | Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE, menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purn) Djamari Chaniago di ruang kerja Wakil Gubernur Aceh, Kamis (27/11/2025). Pertemuan tersebut berlangsung intens dan membahas berbagai kebutuhan strategis Aceh yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Pertemuan itu turut dihadiri Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo dan Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah yang ikut mendengarkan berbagai laporan serta usulan pembangunan dari Pemerintah Aceh.

Isu Investasi dan Masa Depan KEK Arun Jadi Sorotan Utama

Wagub Fadhlullah menjelaskan berbagai persoalan investasi yang menghambat percepatan pembangunan ekonomi Aceh. Ia menyoroti kondisi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang menyimpan potensi besar tetapi belum berkembang sesuai harapan.

Ia menegaskan bahwa pelabuhan di kawasan Arun memiliki kualitas perairan yang sangat stabil, bahkan lebih stabil dibandingkan pelabuhan besar di Singapura dan Port Klang. Stabilitas tersebut seharusnya membuka peluang investasi besar jika tarif sewa lahan tidak membebani investor.

Namun, harga sewa yang dikelola Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) membuat investor mundur. Fadhlullah menyampaikan bahwa lima perusahaan asing, termasuk produsen baterai listrik dari Tiongkok, sempat datang meninjau tetapi akhirnya pergi setelah melihat skema biaya yang hampir setara membeli tanah.

Wagub juga menjelaskan bahwa fasilitas strategis seperti pelabuhan, utilitas industri, rumah dinas, dan landasan udara tidak membawa dampak signifikan karena tingginya hambatan investasi. Ia menyebut sebagian kawasan industri tersebut kini terlihat seperti kota mati dan meminta pusat mengevaluasi mekanisme pengelolaan agar investasi kembali bergerak.

Pelayaran Internasional dan Peluang Ekspor Komoditas Aceh

Dalam pembahasan dengan Menko Polhukam, Wagub memaparkan kembali rencana pembukaan pelayaran internasional Krueng Geukueh–Penang. Ia menyampaikan bahwa rute tersebut dapat membuka akses ekspor untuk komoditas cokelat, kelapa, cabai, dan hasil perikanan Aceh.

Ia meyakini jalur itu akan memperkuat hubungan dagang regional dan mendorong petani serta nelayan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Pemerintah Aceh berharap dukungan pusat mempercepat kesepakatan teknis dan diplomasi pelayaran.

Selain pelayaran, Wagub juga menjabarkan perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menjelaskan bahwa ratusan titik sudah beroperasi dan seluruh dapur diperkirakan aktif pada akhir tahun. Ia menilai bahwa program itu memberi dampak positif bagi kesehatan anak-anak Aceh, terutama di wilayah rawan stunting.

Wagub meminta perhatian khusus terkait pembiayaan Koperasi Merah Putih. Ia menegaskan bahwa kebutuhan layanan keuangan sangat besar dan tidak dapat ditangani hanya satu bank. Aceh memiliki 6.500 desa, sehingga ia meminta dukungan agar Bank Aceh dapat terlibat langsung sebagai bagian dari ekosistem pendukung program tersebut.

Pendirian Lapas Syariah dan Kebutuhan Penanganan Jinayah

Wagub menyampaikan pentingnya pendirian Lapas Syariah kepada Menko Polhukam. Ia menjelaskan bahwa pelanggar hukum jinayah saat ini masih ditempatkan di lapas umum sehingga berpotensi berbaur dengan narapidana kriminal berat.

Kondisi tersebut menurutnya dapat melemahkan efektivitas pelaksanaan syariat dan membuat pembinaan narapidana jinayah tidak fokus. Ia berharap pemerintah pusat mendukung pendirian Lapas Syariah agar sistem hukum Aceh dapat berjalan lebih sistematis dan terarah.

Selain itu, ia melaporkan kebutuhan penertiban tambang ilegal dan penegakan hukum menyangkut pengrusakan alam. Ia menilai bahwa Aceh harus menjaga kondisi lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan dan keamanan masyarakat.

Penguatan Konektivitas Udara untuk Ekspor dan Pertahanan Negara

Pada aspek konektivitas udara, Wagub meminta dukungan pusat untuk memperpanjang runway di bandara wilayah barat Aceh. Ia menjelaskan bahwa Aceh memiliki sembilan bandara, tetapi hanya Bandara Sultan Iskandar Muda yang memiliki runway tiga ribu meter.

Karena kondisi tersebut, semua ekspor seafood Aceh harus dikirim melalui Medan. Wagub berharap satu bandara dengan runway minimal dua ribu meter dapat disiapkan di wilayah barat agar ekspor dapat dilakukan langsung dari Aceh.

Ia menambahkan bahwa posisi Aceh sebagai gerbang barat Indonesia membuat kebutuhan bandara berlandasan panjang sangat penting untuk mendukung pertahanan negara. Ia menilai fasilitas ini penting untuk mobilisasi logistik dan operasi keamanan.

Menko Polhukam Berkomitmen Mengawal Usulan Aceh

Menanggapi seluruh laporan tersebut, Menko Polhukam Jenderal (Purn) Djamari Chaniago menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk mengupayakan penyelesaian seluruh permintaan Pemerintah Aceh. Ia menilai bahwa masukan Wagub sangat penting dan relevan bagi percepatan pembangunan daerah.

Ia berjanji membawa seluruh rekomendasi tersebut kepada Presiden dan berharap komunikasi Forkopimda Aceh tetap solid. Ia juga menyampaikan salam untuk Gubernur dan berharap dapat melanjutkan pembahasan di Jakarta.

Menko Polhukam juga berpesan agar Aceh menjaga lingkungan dan menertibkan pertambangan ilegal. Ia menekankan bahwa pemerintah pusat mendukung penuh upaya pelestarian alam Aceh sebagai bagian dari keamanan nasional.