Gencatan Senjata Thailand–Kamboja Disepakati, Tapi Ketegangan Belum Berakhir

Lingkanews.com | Asia Tenggara — Asia Tenggara memanas setelah konflik bersenjata meletus antara Thailand dan Kamboja sepanjang pekan ini. Kedua negara akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata, meskipun situasi di lapangan masih jauh dari stabil.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang kini menjabat sebagai Ketua ASEAN, mengumumkan kesepakatan tersebut. Ia menyebut bahwa kedua negara telah menyetujui penghentian sementara aksi militer dan akan segera menarik pasukan dari perbatasan.

“Thailand dan Kamboja meminta waktu untuk menyelesaikan proses penarikan pasukan. Mereka membutuhkan waktu transisi karena militer telah terlanjur berada di garis konfrontasi,” ujar Anwar seperti dikutip dari Malaysiakini, Jumat (25/7/2025).

Namun, Kementerian Luar Negeri Thailand menegaskan bahwa gencatan senjata hanya berlaku jika situasi di lapangan benar-benar kondusif. Thailand mengajukan syarat bahwa penghentian tembakan harus sesuai dengan fakta dan pergerakan di wilayah sengketa.

Dua Hari Berdarah: Rudal, Ranjau, dan Eksodus Warga

Konflik bersenjata terbaru ini pecah akibat sengketa wilayah di perbatasan yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Ketegangan memuncak sejak Mei 2025, ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam kontak senjata dengan pasukan Thailand.

Situasi makin memburuk pada Rabu malam (23/7/2025), saat Thailand menarik pulang duta besarnya dari Phnom Penh dan mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok. Langkah diplomatik itu diambil setelah dua prajurit Thailand menjadi korban ranjau darat dalam rentang waktu sepekan.

Keesokan harinya, militer Thailand melancarkan serangan udara. Pesawat tempur F-16 menembakkan rudal ke wilayah Kamboja, menghancurkan satu target militer yang diklaim sebagai markas tentara Kamboja.

Bentrokan meletus di sedikitnya 12 titik perbatasan, menyebabkan 16 orang tewas. Rinciannya, 14 korban berasal dari Thailand—13 warga sipil dan satu tentara—sementara satu orang tewas dan lima lainnya luka-luka di pihak Kamboja. Thailand juga mengevakuasi lebih dari 100.000 warga dari empat provinsi perbatasan ke hampir 300 titik pengungsian darurat.

Akar Sengketa: Kuil Kuno dan Peta Warisan Kolonial

Perselisihan antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung selama berabad-abad, terutama terkait klaim atas wilayah sekitar Kuil Preah Vihear, sebuah kompleks candi Hindu yang dibangun oleh Kekaisaran Khmer antara abad ke-9 hingga ke-12.

Kuil tersebut berdiri megah di pegunungan Dângrêk dan secara visual menghadap ke wilayah Kamboja. Namun, satu-satunya akses paling mudah menuju kuil berasal dari sisi Thailand. Letak strategis ini menjadikan kuil sebagai simbol nasionalisme dan sumber konflik yang tak kunjung usai.

Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa kuil tersebut berada di wilayah Kamboja. Thailand tidak pernah sepenuhnya menerima keputusan itu. Ketegangan meningkat lagi pada 2008, saat Kamboja berhasil memasukkan Preah Vihear ke daftar Situs Warisan Dunia UNESCO.

Langkah tersebut memicu demonstrasi besar di Thailand dan rentetan bentrokan militer antara tahun 2008 hingga 2011. Artileri berat digunakan, puluhan korban tewas, dan puluhan ribu orang mengungsi dari perbatasan.

Eskalasi Modern: Saling Blokir dan Perang Diplomasi

Ketegangan terbaru kali ini dimulai kembali sejak 28 Mei 2025, saat bentrokan kecil di sekitar Preah Vihear menewaskan satu tentara Kamboja. Pada 15 Juni 2025, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra sempat menelepon pemimpin de facto Kamboja, Hun Sen, untuk meredakan konflik.

Namun, situasi kembali memburuk menjelang akhir Juli. Ledakan ranjau darat kembali melukai tentara Thailand, dan pemerintah di Bangkok langsung bereaksi keras.

Selain penarikan duta besar, Thailand melarang pekerja asal Thailand masuk ke Kamboja, membatasi jam lintas batas, dan melarang pengunjung ke kasino-kasino di wilayah Kamboja. Sebagai balasan, Kamboja menghentikan penayangan film Thailand, memboikot produk pertanian Thailand, serta memutus suplai listrik dan internet lintas batas.

ASEAN dalam Tekanan, Dunia Serukan Mediasi

Ketegangan dua negara anggota ASEAN ini menjadi ujian serius bagi blok regional tersebut. Di tengah agenda persatuan dan stabilitas kawasan, ASEAN kini dihadapkan pada konflik bersenjata yang melibatkan dua anggotanya secara langsung.

PM Malaysia Anwar Ibrahim berusaha keras menjadi penengah. Ia menyebut bahwa ASEAN tidak akan tinggal diam melihat warganya menjadi korban dan hubungan diplomatik hancur.

“Kami tidak ingin Asia Tenggara berubah menjadi zona perang baru,” tegasnya.

Sementara itu, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa menyerukan kedua negara untuk menahan diri dan menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum internasional.

Sejarah Konflik Panjang dan Tak Pernah Usai

Berikut adalah timeline singkat konflik Thailand–Kamboja dalam sejarah modern:

• 1907: Peta buatan kolonial Prancis digunakan Kamboja untuk mengklaim wilayah perbatasan. Thailand menolak keabsahan peta tersebut.

• 1962: ICJ memberikan otoritas atas Kuil Preah Vihear kepada Kamboja.

• 2008–2011: Bentrokan bersenjata berulang terjadi, memicu kematian lebih dari 15 orang dan pengungsian massal.

• 28 Mei 2025: Tentara Kamboja tewas dalam bentrokan terbaru.

• 23 Juli 2025: Thailand menarik duta besar dan memulai serangan udara.

• 25 Juli 2025: Gencatan senjata disepakati, tetapi penarikan pasukan masih berlangsung.