Gubernur Aceh Bakal Bentuk Satgas Pengawasan Rumah Layak Huni
Lingkanews.com | Lhokseumawe — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memutuskan untuk membentuk satuan tugas (Satgas) pengawasan rumah layak huni. Ia menyampaikan rencana ini saat memimpin rapat terbatas penyusunan APBA 2026 di kediaman dinasnya, Kota Lhokseumawe, Sabtu, 26 Juli 2025.
Gubernur menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap program perumahan. Ia ingin bantuan rumah layak huni benar-benar menyasar warga miskin yang memenuhi kriteria.
“Kalau penerimanya tidak tepat, hentikan saja bantuannya. Kita salurkan ke orang yang lebih berhak,” tegas Mualem.
Satgas Fokus Turun ke Lapangan, Bukan di Meja
Plt Sekda Aceh, M. Nasir Syamaun, menjelaskan bahwa Satgas ini akan aktif di setiap kabupaten dan kota. Mereka akan mengawasi langsung proses verifikasi penerima hingga pelaksanaan pembangunan rumah.
“Selama ini, banyak laporan soal penerima bantuan yang tidak layak. Kita butuh pengawasan yang konkret di lapangan, bukan hanya tumpukan dokumen,” kata Nasir.
Ia juga menambahkan, pemerintah bisa mulai membentuk Satgas sejak akhir 2025. Namun, paling lambat Satgas ini harus aktif penuh pada awal 2026.
“Kalau perlu, kita mulai lebih cepat. Satgas ini bukan tim administratif, tapi pengawas yang benar-benar turun langsung,” ujarnya.
Pemerintah Tindak Tegas Praktik Pungutan Liar
Dalam rapat tersebut, Gubernur Aceh juga menyinggung dugaan pungutan liar yang dibebankan kepada penerima bantuan. Ia memerintahkan jajarannya untuk memutus semua praktik semacam itu.
Mualem meminta instansi teknis lebih teliti dalam menyeleksi penerima. Ia tidak ingin program rumah layak huni justru menimbulkan kecemburuan sosial karena salah sasaran.
“Jangan sampai bantuan malah diberikan ke orang yang mampu. Ini bukan soal proyek, tapi soal keadilan sosial,” ujarnya dengan tegas.
APBA 2026 Akan Prioritaskan Program Strategis
Selain membahas Satgas, rapat itu juga mengevaluasi rencana kegiatan seluruh satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) untuk tahun anggaran 2026. Kepala Bappeda Aceh, Husnan, serta Kepala BPKA, Reza Saputra, turut hadir dalam rapat tersebut.
Mereka menekankan pentingnya menyinkronkan program antar-instansi. Pemerintah ingin memastikan APBA 2026 bisa berjalan lebih efisien dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Rapat ini juga menyoroti hambatan tahun sebelumnya, seperti keterlambatan pelaksanaan proyek dan realisasi anggaran yang rendah. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk mempercepat proses perencanaan dan pengawasan mulai dari sekarang.
