Gubernur Aceh dan DPRA Bahas Rancangan APBA 2026, Tegaskan Sinergi untuk Pembangunan Daerah
Lingkanews.com | Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli, menggelar pertemuan untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRA, Senin (3/11/2025). Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif guna mempercepat proses penyusunan serta pengesahan APBA Aceh.
Gubernur Mualem hadir bersama Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sekaligus Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, beserta sejumlah anggota tim. Rombongan Pemerintah Aceh disambut langsung oleh Ketua DPRA, para Wakil Ketua, dan pimpinan fraksi-fraksi.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif Jadi Kunci Kelancaran APBA 2026
Dalam pertemuan tersebut, Mualem menekankan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Aceh dan DPRA agar proses pembahasan rancangan APBA 2026 dapat berjalan efektif. Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi faktor utama untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di seluruh wilayah Aceh.
“Harapannya rancangan anggaran ini bisa segera rampung dan disahkan, sehingga program-program pembangunan dapat segera dijalankan,” ujar Mualem. Ia menambahkan bahwa percepatan pembahasan APBA sangat penting untuk mendukung agenda pembangunan prioritas yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Fokus pada Program Prioritas dan Asta Cita Nasional
Sementara itu, Sekda Aceh M. Nasir menjelaskan bahwa pembahasan rancangan APBA 2026 masih terus berlanjut. Pemerintah Aceh memastikan anggaran tersebut akan mencakup program-program prioritas yang selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“APBA 2026 akan berfokus pada program-program yang mendukung visi dan misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, serta mendukung terlaksananya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah,” kata Nasir.
Ia menegaskan, Pemerintah Aceh ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBA 2026 memberi dampak langsung bagi masyarakat. Melalui penyusunan yang terarah, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara belanja pembangunan dan pelayanan publik.
Koordinasi Intensif antara TAPA dan DPRA
Sekda Aceh menuturkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) terus berkoordinasi secara intensif dengan DPRA. Komunikasi yang baik diharapkan mempercepat tahapan pembahasan dan mencegah terjadinya keterlambatan pengesahan.
“TAPA berkomitmen memastikan seluruh tahapan pembahasan berjalan lancar, sehingga pengesahan APBA 2026 dapat dilakukan melalui rapat paripurna sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Selain itu, ia menilai bahwa sinergi antara dua lembaga ini sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program pemerintah di tahun mendatang. Dengan kolaborasi yang kuat, Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Dorongan Politik untuk Akselerasi Pembangunan
Pertemuan antara Gubernur dan pimpinan DPRA ini juga menunjukkan komitmen bersama dalam membangun Aceh melalui pendekatan yang lebih kolaboratif. Zulfadhli, Ketua DPRA, menilai bahwa komunikasi politik yang terbuka akan mempercepat realisasi berbagai program strategis daerah.
DPRA, menurutnya, siap memberikan dukungan penuh terhadap rancangan APBA 2026 sepanjang tetap berorientasi pada kepentingan rakyat Aceh. Dengan sinergi tersebut, diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan berdampak nyata bagi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
