Gubernur Aceh Tinjau Abrasi Lhok Puuk dan Minta Penanganan Darurat
Lingkanews.com | Aceh Utara — Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau permukiman warga yang terdampak abrasi laut di Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Minggu, 16 November 2025. Kunjungan tersebut berlangsung untuk melihat langsung kondisi darurat yang mengancam keselamatan masyarakat di kawasan pesisir.
Mualem menyampaikan bahwa abrasi di Lhok Puuk sudah masuk kategori serius. Ia menegaskan pemerintah harus bergerak cepat agar situasi tidak semakin parah dan merugikan banyak keluarga di daerah tersebut.
Gubernur Minta Penanganan Dipercepat
Mualem meminta percepatan langkah penanganan melalui dinas terkait dan koordinasi lintas sektor. Ia menilai tindakan cepat perlu dilakukan agar abrasi tidak merembet ke rumah warga lain yang masih bertahan di lokasi.
Ia juga akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk menindaklanjuti langkah teknis. Menurutnya, Aceh perlu penanganan yang tepat agar persoalan tersebut selesai dengan solusi yang menyentuh kebutuhan warga.
Bupati Apresiasi Dukungan Pemerintah Aceh
Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil atau Ayahwa ikut mendampingi kunjungan tersebut dan memberi apresiasi kepada Gubernur Aceh atas perhatian langsung terhadap masyarakat Lhok Puuk. Ia menilai pemerintah provinsi memberi respon cepat pada persoalan yang dialami warga.
Ia berharap penanganan berjalan sesuai rencana. Selain itu, ia juga meminta semua pihak ikut mendukung program penanggulangan abrasi agar warga yang terdampak dapat kembali hidup aman.
Abrasi Rusak Rumah, Jalan dan Sumber Air
Keuchik Lhok Puuk T. Bakhtiar menjelaskan abrasi merusak permukiman sejak beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data gampong, tercatat 475 kepala keluarga tinggal di Lhok Puuk dan 214 kepala keluarga terdampak langsung abrasi.
Ia juga menyampaikan bahwa 38 rumah hilang terbawa arus tanpa meninggalkan bekas. Kondisi tersebut mengubah kawasan padat penduduk menjadi garis pantai yang terus melebar dari tahun ke tahun.
Warga Kekurangan Fasilitas Dasar
Bakhtiar menambahkan abrasi semakin tajam sejak 2019. Air laut masuk ke permukiman warga pada saat pasang purnama sehingga mengganggu fasilitas dasar dan sumber kebutuhan harian.
Jalan utama gampong juga rusak dan sebagian amblas diterjang ombak. Selain itu, warga kehilangan akses air bersih karena sumur terkontaminasi air laut dan pipa PDAM tidak mengalir setelah tsunami.
Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi
Pemerintah gampong berharap pembangunan pemecah gelombang dan relokasi sementara dapat segera dilakukan. Selain itu, warga membutuhkan dukungan logistik dan pendataan dasar agar proses penanganan berjalan tepat.
Mualem memastikan pemerintah mengambil langkah mitigasi jangka pendek dan jangka panjang. Ia menyebut pemerintah tidak ingin terjadi korban tambahan sehingga proses penanggulangan harus berjalan efektif.
