Gubernur Aceh Muzakir Manaf Buka Rapat Kerja Bupati dan Wali Kota se-Aceh 2025
Lingkanews.com | Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi membuka sekaligus memimpin Rapat Kerja (Raker) Bupati dan Wali Kota se-Aceh tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin (8/9/2025).
Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE., Sekda Aceh M. Nasir, para asisten, staf ahli, Kepala SKPA, kepala biro di lingkungan Setda Aceh, para bupati dan wali kota, serta sejumlah pejabat dari instansi vertikal. Hadir pula Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh dan Kepala BPS Aceh.
Momentum Konsolidasi Pembangunan Daerah
Dalam arahannya, Gubernur Muzakir Manaf menegaskan bahwa rapat kerja ini menjadi wadah penting untuk konsolidasi dan sinergi antardaerah. Menurutnya, pembangunan hanya akan berhasil jika seluruh pemerintah kabupaten/kota berjalan seiring dan saling mendukung.
“Pertemuan ini adalah momentum untuk memperkuat koordinasi. Setiap langkah pembangunan harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” tegas Mualem di hadapan peserta raker.
Gubernur juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan. Ia mengajak seluruh kepala daerah untuk memperkuat komunikasi, menyelaraskan visi pembangunan, serta memastikan bahwa program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fokus Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam raker ini adalah pengendalian inflasi. Data yang dipaparkan menunjukkan inflasi Aceh pada Agustus 2025 mencapai 3,70 persen. Angka tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 5,20 persen, sedangkan yang terendah tercatat di Kota Banda Aceh dengan 2,34 persen.
Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota segera mengambil langkah konkret menjaga stabilitas harga. Ia menekankan bahwa upaya tersebut sangat krusial, terlebih menjelang bulan Maulid yang di Aceh berlangsung selama empat bulan.
“Kenaikan harga pangan pada periode tertentu dapat menekan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi lebih awal,” ujar Gubernur.
Penguatan Ekonomi Desa dan Program Sosial
Selain inflasi, Gubernur Muzakir Manaf juga menyoroti penguatan ekonomi gampong melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Koperasi ini sudah terbentuk di seluruh gampong di Aceh, dan kini pemerintah kabupaten/kota diminta segera mengoptimalkan operasionalnya.
“KDMP harus menjadi motor penggerak ekonomi desa. Jika koperasi ini berjalan baik, maka pendapatan masyarakat gampong akan meningkat,” jelasnya.
Gubernur turut menekankan keberlanjutan program makan bergizi gratis melalui dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ia meminta agar program tersebut berjalan selaras dengan KDMP sehingga manfaatnya lebih luas dirasakan oleh rakyat kecil.
Pembangunan Pendidikan Nonformal
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyinggung tentang pengembangan sekolah rakyat sebagai salah satu bentuk pendidikan nonformal. Ia meminta agar pemerintah daerah mempercepat renovasi serta pembangunan sekolah rakyat di wilayah dengan akses terbatas.
Program ini, menurutnya, harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Dengan demikian, kesenjangan akses pendidikan di Aceh bisa berkurang secara signifikan.
Serapan Anggaran dan Integritas Aparatur
Mualem mengingatkan seluruh kepala daerah agar mempercepat serapan anggaran. Ia menegaskan, keterlambatan realisasi anggaran hanya akan menghambat pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya integritas dan inovasi dalam birokrasi. “Pemerintah daerah harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan rakyat, dan berani menghadirkan terobosan baru,” katanya.
Forum untuk Menyampaikan Aspirasi Daerah
Setelah Gubernur membuka rapat, jalannya diskusi selanjutnya dipandu Sekda Aceh, M. Nasir. Forum ini memberikan kesempatan kepada para bupati dan wali kota untuk menyampaikan kondisi terkini yang dihadapi daerah masing-masing, mulai dari isu kemiskinan, infrastruktur, hingga investasi daerah.
Dengan adanya forum tersebut, diharapkan muncul solusi bersama dan kesepakatan strategis yang dapat mempercepat pembangunan Aceh secara merata dan berkelanjutan.
