Gubernur Mualem Tegaskan Komitmen Dukung Program Merah Putih
Gubernur Aceh Dukung Pembentukan Koperasi Merah Putih di Seluruh Desa
Lingkanews.com | Banda Aceh – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam mendukung penuh program nasional Koperasi Desa Merah Putih. Hal itu ia sampaikan saat peluncuran dan dialog percepatan musyawarah desa khusus (Musdesus) di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Kamis, 22 Mei 2025.
Acara tersebut dihadiri ribuan kepala desa dan tuha peut dari seluruh Aceh. Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Ferry Juliantono, serta Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, turut hadir mendampingi peluncuran program strategis ini.
Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Mualem menekankan peran koperasi sebagai fondasi kemandirian ekonomi desa. “Program Koperasi Merah Putih adalah langkah penting dalam memperkuat ekonomi rakyat. Ini adalah peluang besar untuk membangkitkan potensi lokal,” ujarnya.
Pemerintah Aceh, menurutnya, telah menargetkan pembentukan koperasi di seluruh 6.497 gampong yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Ia menyebutkan, masyarakat menyambut program ini dengan antusias karena mampu menjadi gerakan ekonomi kolektif berbasis kearifan lokal.
Gali Potensi Lokal, Perkuat Ekonomi Desa
Mualem mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bahu membahu menggali kekuatan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ia menegaskan bahwa keberhasilan koperasi desa sangat bergantung pada sinergi semua pihak.
Lebih lanjut, ia berharap dukungan dari pemerintah pusat tidak berhenti di tahap pembentukan. Menurutnya, koperasi desa butuh pendampingan regulasi, pelatihan, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan agar benar-benar mampu menjadi motor ekonomi desa.
Wamen Koperasi: Koperasi Harus Naik Kelas
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan agenda nasional yang didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa secara nasional sebelum akhir Juni.
“Koperasi sekarang harus naik kelas. Ia harus mampu menjadi badan usaha yang memiliki bank, pabrik, bahkan kebun sawit,” kata Ferry. Pemerintah, tambahnya, telah menyiapkan model koperasi modern yang terintegrasi, dari toko sembako, simpan pinjam, hingga distribusi LPG dan pupuk.
Ia juga menyoroti panjangnya rantai distribusi yang selama ini merugikan petani dan konsumen. Koperasi desa diyakini dapat menjadi solusi dengan memperpendek jalur distribusi dan meningkatkan margin keuntungan petani.
Wamen Dagri: Presiden Pantau Langsung Perkembangan Program
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, turut menegaskan bahwa Presiden memberi perhatian besar terhadap program ini. Ia meminta para kepala daerah hingga camat aktif memfasilitasi pelaksanaan Musdesus dan percepatan pengesahan badan hukum koperasi desa.
“Di Aceh, baru sekitar 10 persen desa yang melaksanakan Musdesus. Tapi tadi kami lihat langsung, pergerakan sudah cepat,” ujarnya. Ia menargetkan seluruh gampong menyelesaikan Musdesus paling lambat akhir Mei dan koperasi desa resmi tercatat di Kemenkumham pada akhir Juni.
Lebih jauh, Bima menekankan pentingnya pendampingan, pelatihan, serta pemetaan potensi desa agar koperasi yang terbentuk benar-benar relevan dan berkelanjutan. “Kami optimis, Koperasi Merah Putih akan berdiri kokoh di Aceh dan menjadi pilar utama kesejahteraan masyarakat,” ujarnya menutup.
Partisipasi Luas Stakeholder Aceh
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh daerah, antara lain Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Plt Sekda Aceh, Ketua PKK Aceh, para bupati dan wali kota, kepala SKPA, camat, keuchik, serta tokoh masyarakat dari berbagai penjuru Aceh.