Mualem Tinjau Lokasi Calon Penerima Rumah Layak Huni di Aceh Singkil

Lingkanews.com | Aceh Singkil Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Singkil pada Jumat sore, 27 Juni 2025. Dalam kunjungan tersebut, Mualem meninjau langsung lokasi calon penerima bantuan rumah layak huni yang akan dibangun pada tahun ini.

Turut mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRA Salmawati serta sejumlah pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait, termasuk Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Bupati Aceh Singkil, Safriadi Manik atau yang akrab disapa Haji Oyon, beserta unsur Forkopimda setempat.

Setibanya di lokasi, Mualem langsung mengunjungi dua rumah warga yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan. Lokasi pertama berada di Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, milik seorang warga bernama Yusmadi. Kemudian, rombongan bergerak ke lokasi kedua di Desa Ujung, Kecamatan Singkil, untuk meninjau rumah M. Taufik.


Komitmen Realisasi Program Secara Tepat Sasaran

Dalam kunjungan tersebut, Mualem menyerahkan bantuan sembako kepada dua keluarga penerima sambil memastikan kesiapan pembangunan rumah. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk menyalurkan bantuan perumahan secara tepat sasaran dan tidak tertunda.

“Iya, ini yang kami tinjau secara simbolis dua rumah yang akan dibangun di Aceh Singkil,” ujar Mualem kepada awak media yang turut meliput kunjungan tersebut.

Menurutnya, peninjauan langsung seperti ini penting untuk memastikan proses distribusi bantuan berjalan sesuai rencana dan tidak menyisakan masalah di kemudian hari. Mualem juga menekankan pentingnya percepatan realisasi pembangunan, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak semakin mendesak.


20 Rumah Dibangun di Aceh Singkil, 2.000 Secara Provinsi

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh, T. Aznal Zahri, menyampaikan bahwa kedua rumah yang ditinjau Gubernur merupakan bagian dari program bantuan rumah layak huni yang telah ditetapkan sejak tahun 2024. Proses verifikasi telah selesai, dan pembangunan dijadwalkan dimulai pada tahun 2025.

“Di Aceh Singkil ada beberapa rumah layak huni yang akan dibangun, termasuk tadi dua rumah yang dikunjungi Pak Gubernur. Itu sudah terverifikasi dan ditetapkan sebagai calon penerima pada 2024. Insyaallah akan kita bangun pada 2025 ini,” jelas Aznal.

Lebih lanjut, Aznal menjelaskan bahwa Kabupaten Aceh Singkil akan menerima pembangunan sebanyak 20 unit rumah pada tahun ini. Dari total keseluruhan, Pemerintah Aceh merencanakan pembangunan 2.000 unit rumah layak huni pada 2025. Namun, hingga saat ini, 1.470 unit telah melalui proses verifikasi lengkap.

“Kami sudah memverifikasi 1.470 unit dari target 2.000 rumah. Di Aceh Singkil sendiri, seluruh 20 unit sudah dinyatakan lengkap verifikasinya,” ujar Aznal.

Ia menambahkan, proses verifikasi mencakup pemeriksaan dokumen administrasi, status kepemilikan tanah, dan kondisi ekonomi calon penerima. Tim dari Perkim Aceh turun langsung ke lapangan untuk memastikan semua kriteria terpenuhi sebelum pembangunan dimulai.


Harapan dan Peran Masyarakat

Mualem berharap, masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima dapat bersabar dan turut mengawasi proses pembangunan. Ia juga mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga transparansi dan mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut.

“Kita ingin bantuan ini benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Maka dari itu, pengawasan dari masyarakat sangat penting. Kalau ada yang tidak sesuai, segera laporkan,” tegasnya.

Selain itu, ia menilai program bantuan rumah layak huni tidak hanya berdampak pada aspek fisik hunian, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan martabat warga penerima. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh terus mendorong agar program ini dijalankan dengan semangat keadilan sosial.

Kunjungan ini sekaligus menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh tetap konsisten dalam menjalankan agenda pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan keterlibatan semua pihak—baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat—pemerataan pembangunan akan lebih mudah diwujudkan.

Berikan Komentar
error: Content is protected !!