Wakil Gubernur Aceh Dorong Enam Gugus Tugas untuk Percepat Pembangunan 2026
Lingkanews.com | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPA 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMA 2025–2029 di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (15/5/2025).
Acara ini dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur. Mereka berasal dari kementerian dan lembaga pusat, DPR/DPD RI, Forkopimda Aceh, Komisi DPRA, kepala SKPA, bupati/wali kota, kepala Bappeda, akademisi, perbankan, pelaku usaha, LSM, dan tokoh masyarakat.
Enam Task Force Strategis Diumumkan
Dalam sambutannya, Fadhlullah mengumumkan pembentukan enam gugus tugas (task force) berdaya gerak tinggi. Tujuannya untuk memastikan program kerja berjalan cepat dan tidak stagnan.
Pertama, Task Force Pengetasan Kemiskinan dan Stunting akan mengintegrasikan bantuan sosial, voucher pangan bergizi, serta layanan BLU rumah sakit.
Kedua, Task Force Birokrasi dan Tata Kelola akan mendorong sistem Aceh Digital Single Window guna mempercepat perizinan dan investasi.
Ketiga, Task Force Investasi dan Industri akan fokus pada percepatan FTZ Sabang, KEK Arun, serta layanan after-care untuk investor.
Ketahanan Pangan dan Pariwisata Jadi Fokus
Keempat, Task Force Ketahanan Pangan akan mengembangkan sentra produksi beras, bawang, dan hasil bumi lainnya. Targetnya menjadikan Aceh sebagai Brebes-nya Sumatra, lengkap dengan rantai dingin produk laut.
Kelima, Task Force Pariwisata Halal akan mengakselerasi sertifikasi destinasi, membuka rute charter flight, dan menggelar Aceh International Halal Festival.
Keenam, Task Force Fiskal dan Ekonomi akan mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi dan pemanfaatan skema asset recycling.
Wagub Minta Dukungan Pusat
Fadhlullah menegaskan bahwa keberhasilan enam task force membutuhkan kerja sama lintas sektor. Ia meminta dukungan regulasi dan asistensi dari Kementerian Dalam Negeri.
“Kami perlu kemudahan dalam KPBU lintas kabupaten, penguatan BUMD, serta harmonisasi perda investasi,” ujarnya.
Wagub juga mendorong penambahan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh. Ia mengajak anggota DPR dan DPD RI asal Aceh untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
Revisi UUPA untuk Perpanjangan Dana Otsus
Fadhlullah mengakui bahwa anggaran pembangunan di Aceh masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Oleh karena itu, ia mendesak agar revisi UUPA disahkan secepatnya untuk memperpanjang Dana Otsus.
“Kami berharap dukungan semua pihak agar revisi UUPA segera disetujui oleh DPR RI dan pemerintah pusat,” katanya.
Kemendagri Tekankan Sinkronisasi
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, yang hadir secara virtual, mengingatkan pentingnya sinkronisasi rencana pusat dan daerah.
“Keberhasilan program harus terjadi secara menyeluruh. Sinkronisasi menjadi kunci efektivitas kebijakan nasional,” ujarnya.
