Air Mata Aceh, Air Mata Negara: Ketika Bencana Menelanjangi Kegagalan Kepemimpinan

Air bah yang merendam Aceh dari Tamiang hingga pesisir utara kembali membuka luka lama: bencana selalu datang lebih cepat daripada negara. Dari desa yang hanyut, dari warga yang terjebak tanpa logistik, hingga relawan yang diperas untuk menyalurkan bantuan, semuanya memperlihatkan bahwa Aceh bukan hanya dilanda banjir, tetapi juga diterjang kegagalan tata kelola yang kronis.

Negeri ini seperti membiarkan warganya bertahan sendiri di tengah gelap.
Dan ketika rakyat ingin berdiri, negara datang terlambat.

Bencana yang Seharusnya Bisa Diringankan, Justru Kembali Memakan Aceh

Aceh Tamiang menjadi wajah paling pilu dari bencana kali ini. Rumah-rumah luluh, desa-desa pecah diterpa arus seperti tembok air yang runtuh. Ribuan orang kehilangan makanan, pakaian, dan akses air bersih. Namun respons pemerintah tidak terlihat sebanding dengan skala bencana.

Setiap tahun Aceh dilanda banjir, tetapi tidak setiap tahun pemerintah memperbaiki akar masalah. Mitigasi tidak diperkuat, sistem peringatan dini lemah, pengerukan sungai tidak berjalan, dan koordinasi lintas lembaga minim. Pemerintah tidak salah karena banjir datang, tetapi pemerintah salah karena tidak siap.

Inilah tragedi yang sesungguhnya: bencana alam berubah menjadi bencana negara.

Aceh Utara, Aceh Timur, dan Daerah Lainnya: Bukti Bahwa Kerusakan Ini Sistemik

Sungai Krueng Keureuto meluap dan menenggelamkan Aceh Utara. Aceh Timur lumpuh karena jalan utama terendam dan suplai logistik terputus. Kabupaten pedalaman mengalami longsor yang memutus jalur kehidupan.

Lebih dari deretan nama daerah, ini adalah bukti bahwa persoalan Aceh bersumber dari kegagalan struktural. Ketika kebijakan hanya bekerja di atas kertas, bencana akan terus menampar wajah rakyat yang sudah lama lelah.

Aceh tidak sekadar diterjang air. Aceh diterjang ketidakmampuan pemerintah mengelola alam yang sudah lama memberi tanda.

Ketika Relawan Diperas, Nurani Publik Dipermalukan

Yang lebih menyakitkan dari banjir adalah perilaku sebagian orang yang memanfaatkan musibah sebagai ladang rezeki. Di Kuta Blang, Bireuen, relawan yang membawa bantuan dipaksa membayar hingga Rp1,4 juta hanya untuk menyeberangkan logistik sejauh 150 meter.

Ada pula biaya harlan yang mewajibkan relawan membayar dan melarang mereka mengangkat bantuan sendiri. Ini bukan pungli biasa. Ini kejahatan kemanusiaan.

Ketika rakyat menangis meminta pertolongan, mereka justru dijerat oleh tangan-tangan yang mengubah bencana menjadi pasar gelap. Sementara negara yang seharusnya melindungi justru tidak terlihat tegas.

Jika untuk menolong orang saja relawan harus diperas, apa lagi yang tersisa dari martabat kita?

Seruan Tegas: Negara Harus Bangun Sebelum Aceh Tenggelam Lebih Dalam

Musibah ini adalah ujian, tetapi cara negara merespons adalah ukuran kualitas kepemimpinan. Pemerintah tidak bisa terus hadir sebagai penonton atau komentator. Tugas negara bukan menjelaskan bencana — tugas negara menyelamatkan rakyat dari bencana.

Saya menyerukan hal-hal berikut:

1. Aparat hukum harus turun dan menghentikan semua pungli di lapangan, tanpa kompromi.

2. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus bekerja langsung di lapangan, bukan bersembunyi di ruang rapat.

3. Ulama dan tokoh adat harus menguatkan garis moral bahwa mengambil keuntungan dari bencana adalah dosa sosial dan dosa kemanusiaan.

Jika tidak ada tindakan tegas, Aceh akan tenggelam bukan oleh air, tetapi oleh kelalaian kolektif.

Aceh Berduka, Tetapi Tidak Boleh Sendiri

Rakyat Aceh kini kehilangan rumah, harta, dan rasa aman. Lebih dari itu, mereka kehilangan kepercayaan terhadap negara yang seharusnya berdiri paling depan.

Ketika air bah merobohkan tiang rumah, rakyat berharap negara menjadi tiang baru.
Tetapi jika negara datang terlambat atau setengah hati, itu bukan lagi bencana alam — itu kegagalan moral.

Aceh menangis.
Dan tangisan ini adalah pesan keras:
bertindaklah sebelum rakyat benar-benar berhenti berharap.

Oleh : Drs. Isa Alima 
Pemerhati Kebijakan Publik Aceh