Gubernur Aceh Lantik Jamaluddin sebagai Ketua BRA Periode 2025–2030
Lingkanews.com | Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf melantik Jamaluddin, SH., M.Kn. sebagai Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk masa jabatan 2025–2030 dalam prosesi resmi di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Senin sore, 24 November 2025. Pelantikan ini berlangsung khidmat dan menjadi momentum penting bagi keberlanjutan program reintegrasi.
Pemerintah Aceh ingin mempercepat pemerataan pembangunan pascakonflik, sehingga penguatan BRA menjadi agenda yang terus ditekankan. Karena itu, pelantikan tersebut semakin menegaskan arah baru lembaga dalam menjalankan mandat reintegrasi yang lebih sistematis.
Peran BRA Diperkuat untuk Menjaga Stabilitas
Gubernur Muzakir Manaf menekankan bahwa BRA memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas perdamaian Aceh. Ia menyebut perdamaian sebagai warisan terbesar yang harus terus dijaga melalui kerja terukur dan konsisten.
Ia mendorong BRA menjalankan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat agar setiap program memberi manfaat nyata. Dengan demikian, proses reintegrasi tidak berhenti sebagai formalitas, tetapi berubah menjadi fondasi kesejahteraan yang lebih merata.
Instruksi Gubernur untuk Akselerasi Program
Dalam sambutannya, Muzakir menginstruksikan BRA memperkuat koordinasi dengan mantan kombatan, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ia ingin setiap program bergerak lebih cepat, lebih responsif, dan lebih efisien.
“Tugas kita memastikan reintegrasi menghasilkan perubahan nyata. Program harus memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Muzakir. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat kerja lintas sektor demi keberlanjutan perdamaian.
Jamaluddin Nyatakan Komitmen Memodernisasi BRA
Setelah pelantikan, Jamaluddin menyampaikan komitmennya untuk membawa BRA bekerja lebih profesional. Ia menegaskan bahwa amanah tersebut menuntut integritas karena menyangkut proses sejarah Aceh.
Ia menyiapkan pendekatan berbasis data untuk memastikan setiap kebijakan memiliki target terukur. Selain itu, ia bertekad memperkuat kerja kolaboratif agar penguatan ekonomi bagi mantan kombatan dan masyarakat terdampak konflik berjalan lebih terarah. “BRA harus bergerak dengan cara yang lebih modern dan efektif,” tegasnya.
Pelantikan Dihadiri Unsur Pemerintah dan Tokoh Publik
Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekda Aceh M. Nasir, unsur Forkopimda, perwakilan Komite Peralihan Aceh (KPA), dan sejumlah tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai unsur ini memperlihatkan dukungan luas terhadap penguatan kerja BRA.
Secara keseluruhan, langkah ini menegaskan kembali komitmen Pemerintah Aceh menjaga jalur perdamaian. Melalui kepemimpinan baru BRA, pemerintah berharap percepatan reintegrasi berjalan lebih optimal dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih signifikan.
