Gubernur Aceh Lantik 74 Pejabat Baru, Tegaskan Komitmen Kinerja dan Integritas
Lingkanews.com | Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf melantik 74 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Aceh pada Senin, 19 Mei 2025. Acara berlangsung di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh dan menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi yang terus berlanjut.
Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 5 orang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II), 49 orang menjadi pejabat administrator (eselon III), dan 20 orang lainnya menempati posisi pejabat pengawas (eselon IV). Mualem, sapaan akrab Gubernur, menekankan bahwa pelantikan ini bertujuan memperkuat kinerja birokrasi serta meningkatkan layanan publik.
“Jangan takut, gak akan kita ganti semua. Asal bagus, profesional, dan amanah bekerja untuk membangun Aceh ini lebih baik,” kata Mualem dalam sambutannya.
Rotasi Jabatan Kunci dan Penyegaran Organisasi
Beberapa jabatan strategis mengalami rotasi. M. Nasir Syamaun kini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Sekda Aceh. Sebelumnya, ia memimpin Dinas Pemuda dan Olahraga. Posisinya digantikan oleh T. Mirzuan, yang sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.
Sementara itu, Azwardi Abdullah berpindah ke jabatan Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, menggantikan T. Mirzuan. Dr. Husnan dipercaya memimpin Bappeda Aceh setelah sebelumnya menjadi Perencana Ahli Madya. Terakhir, Abdullah Hasbullah kini menjabat Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
Rotasi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh dalam memaksimalkan potensi SDM dan melakukan penyegaran yang sehat di tubuh birokrasi.
Komitmen Profesionalisme dan Penolakan Nepotisme
Mualem menegaskan bahwa pelantikan tersebut melalui seleksi ketat, objektif, dan berbasis aturan. Ia menolak pendekatan yang mengedepankan kedekatan pribadi dalam proses pengangkatan jabatan. Menurutnya, ASN yang berintegritas dan berkinerja nyata harus menjadi prioritas.
“Mutasi dan promosi hari ini bukanlah yang terakhir. Pelantikan akan terus dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari penyegaran birokrasi,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan hadiah, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh. Karena itu, para ASN diminta untuk menjadikan setiap tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
“Penilaian ASN didasarkan pada integritas dan kinerja nyata, bukan pada bekingan, relasi, atau pendekatan personal yang tidak relevan,” tegasnya lagi.
Menutup sambutannya, Mualem mengajak seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Aceh untuk bekerja sepenuh hati. Ia berharap reformasi birokrasi berjalan konsisten dan memberi dampak positif bagi masyarakat luas.
“Mari kita jadikan tugas ini sebagai bentuk pengabdian untuk kemajuan Aceh,” pungkasnya.
