Mendagri dan Wali Nanggroe Bahas Penguatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Masyarakat Aceh
Lingkanews.com | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan silaturahmi Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia (PYM) Teungku Malik Mahmud Al Haythar, di kediaman dinas Mendagri, Jakarta, Sabtu siang (12/7). Kunjungan ini berlangsung dalam suasana santai sembari makan siang bersama, namun tetap membahas sejumlah isu penting yang berkaitan langsung dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Mendagri menyambut baik kehadiran Wali Nanggroe beserta rombongan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif silaturahmi tersebut. Menurutnya, momen seperti ini sangat strategis untuk mempererat komunikasi sekaligus membahas berbagai persoalan daerah dengan pendekatan dialog.
Bahas Kelembagaan, PAD, hingga Dana Otsus
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyoroti beberapa isu utama. Salah satu pembahasan penting adalah penguatan kelembagaan Wali Nanggroe dari aspek struktur, perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja. Mendagri menegaskan bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya upaya penguatan peran lembaga adat ini dalam kerangka pemerintahan dan budaya Aceh yang khas.
Selain itu, Mendagri dan Wali Nanggroe juga mendiskusikan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu kuncinya adalah membangun iklim investasi yang kondusif dan memperluas akses pasar, baik nasional maupun global. Tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel juga menjadi topik utama. Mendagri menilai, hal ini penting agar program-program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Penguatan PAD harus dibarengi dengan kemudahan berinvestasi dan transparansi dalam tata kelola anggaran daerah,” ujar Mendagri Tito, Minggu (13/7).
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyarankan agar Wali Nanggroe dan Gubernur Aceh melakukan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pertemuan ini penting untuk membahas masa depan Dana Otonomi Khusus (Otsus) secara lebih komprehensif.
Ia mencontohkan pola yang diterapkan di Papua sebagai referensi alternatif. Di sana, Dana Otsus dialokasikan melalui dua skema, yaitu block grant dan earmarking untuk sektor-sektor prioritas. Skema serupa bisa dikaji dan disesuaikan agar lebih optimal diterapkan di Aceh.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Aceh
Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri. Mereka adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Tomsi Tohir, Inspektur Jenderal (Irjen) Sang Made Mahendra Jaya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, serta Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Benni Irwan.
Sementara itu, rombongan Wali Nanggroe meliputi berbagai unsur strategis dari lembaga adat dan akademisi Aceh. Hadir di antaranya Guru Besar UIN Ar-Raniry yang juga anggota Majelis Tuha Peut, Prof. Syahrizal Abbas. Selain itu, hadir pula Staf Khusus Urusan Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri Mohammad Raviq, Kepala Sekretariat Abdullah Hasbullah, serta Kepala Subbagian Program dan Perencanaan T. Ambral Ponda.
Pertemuan ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan lembaga adat Aceh dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah. Dalam suasana yang penuh kehangatan, para pihak sepakat untuk terus mendorong kolaborasi dan komunikasi aktif demi mempercepat kesejahteraan masyarakat Aceh.
