Sekda Aceh Sambut Pengurus MAA, Dorong Peran Adat Perkuat Pemerintahan
Lingkanews.com | Banda Aceh — Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun menyambut kehadiran Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) hasil musyawarah penggantian antar waktu (PAW) masa bakti 2021–2026 di ruang kerjanya, Senin (1/9/2025). Pertemuan ini membahas langkah strategis untuk memperkuat peran adat dalam mendukung Pemerintah Aceh.
Sekda Harap MAA Jadi Perekat Bangsa Aceh
Dalam diskusi itu, M. Nasir Syamaun menekankan pentingnya peran MAA dalam menyatukan masyarakat melalui adat istiadat. Ia menyebutkan bahwa MAA harus hadir sebagai kekuatan yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa Aceh.
“MAA harus berperan menyatukan seluruh bangsa Aceh lewat adat,” tegasnya. Ia menilai, peran adat dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat pemerintah sekaligus menjaga keutuhan sosial masyarakat.
Pengurus Baru MAA Didorong Lebih Solid
Sekda Aceh juga menyinggung kondisi MAA yang sempat melemah setelah wafatnya Ketua MAA sebelumnya, Prof. Farid Wajidi Ibrahim, pada 2021. Menurutnya, kelemahan itu muncul karena komposisi pengurus kurang solid.
Untuk itu, ia mendorong pengurus baru agar segera membangun kekompakan dan mengoptimalkan kerja-kerja kelembagaan. “MAA harus lakukan koordinasi dengan Wali Nanggroe, lembaga-lembaga istimewa lain di Aceh, serta dinas teknis yang memiliki kegiatan adat Aceh, termasuk sekolah-sekolah,” ujarnya.
Fokus Program Kerja dan Anggaran
Dalam pertemuan itu, Ketua MAA Prof. Yusri Yusuf juga menyampaikan keluhan mengenai program kerja dan anggaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi MAA. Ia berharap dukungan penuh dari Pemerintah Aceh agar MAA dapat menjalankan perannya lebih maksimal.
Menurut Prof. Yusri, Sekda menyambut baik inisiatif pengurus MAA untuk bergerak cepat. “Sekda Aceh menyambut baik inisiatif pengurus MAA untuk berlari cepat atau istilah anak muda gasfull, agar bisa sejajar dengan lembaga lain yang menunjang kinerja Pemerintah Aceh,” ucapnya.
Sinergi Adat dan Pemerintahan
Pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara adat dan pemerintahan. MAA diharapkan dapat berkolaborasi dengan Wali Nanggroe, lembaga keistimewaan Aceh lainnya, serta dinas-dinas terkait untuk menguatkan basis adat di masyarakat.
Dengan dukungan pemerintah, pengurus MAA optimis dapat mengembalikan peran adat sebagai fondasi kekuatan Aceh. Sinergi ini diyakini mampu memperkuat struktur sosial, menjaga identitas budaya, sekaligus menunjang pembangunan daerah.
