Wagub Aceh Ikuti Rakor Inflasi dan Kemiskinan Bersama Mendagri Tito Karnavian
Lingkanews.com | Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE., didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah melalui aplikasi Zoom di Ruang Potensi Daerah, Kantor Gubernur Aceh, Selasa (8/9/2025).
Rakor yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian itu membahas perkembangan inflasi, strategi pengendalian kemiskinan, serta kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pasca sejumlah aksi demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia.
Mendagri Tekankan Kepemimpinan Sederhana dan Responsif
Dalam arahannya, Mendagri Tito meminta para kepala daerah memperkuat komunikasi dan langkah koordinatif bersama Forkopimda. Ia menekankan pentingnya pendekatan persuasif melalui tokoh masyarakat dan ulama, doa bersama lintas agama, serta program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.
“Jangan membuat acara seremonial yang terkesan hura-hura dan pemborosan. Hindari juga flexing kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya. Kepala daerah harus menampilkan sikap sederhana, low profile, dan menenangkan dalam setiap pernyataan publik,” tegas Tito.
Selain itu, ia mengingatkan agar pejabat daerah menunda perjalanan luar negeri. Tito juga meminta kepala daerah tetap berada di wilayahnya masing-masing, turun langsung menyapa masyarakat, dan segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak agar tidak menimbulkan trauma.
Sebagai langkah penguatan keamanan, Tito mendorong pengaktifan kembali siskamling di tingkat RT/RW. Menurutnya, langkah sederhana ini dapat meningkatkan rasa aman masyarakat dan menumbuhkan kembali semangat gotong royong.
Pemerintah Pusat Soroti Penurunan Kemiskinan
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, turut memberikan arahan. Ia menekankan perlunya strategi terpadu dalam upaya menurunkan angka kemiskinan nasional hingga 5 persen pada tahun 2029. Target tersebut berarti penurunan sekitar 0,86 persen setiap tahun.
Muhaimin menjelaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran Rp503,2 triliun pada tahun 2025 untuk program perlindungan sosial. Anggaran itu mencakup jaminan sosial, bantuan tepat sasaran, pemberdayaan angkatan kerja, serta penciptaan peluang usaha.
“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi bisa dicapai dengan kolaborasi. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam konsolidasi program dan intervensi anggaran agar penanggulangan kemiskinan berjalan efektif hingga ke desa-desa,” kata Muhaimin.
Ia juga menyoroti pentingnya memperluas akses masyarakat miskin terhadap dokumen kependudukan. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan membuka akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menurut Muhaimin, langkah ini menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Peran Aceh dalam Menindaklanjuti Arahan
Bagi Aceh, rakor ini memiliki arti penting. Provinsi yang masih menghadapi angka kemiskinan cukup tinggi tersebut dituntut lebih serius memperkuat program pengendalian inflasi dan kemiskinan. Wakil Gubernur Fadhlullah menegaskan, Pemerintah Aceh siap menindaklanjuti arahan Mendagri dan Menko dengan mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), pasar murah, serta pemberdayaan ekonomi berbasis desa.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat kerja sama lintas sektor untuk memastikan distribusi bahan pokok tetap stabil. Dengan demikian, daya beli masyarakat tetap terjaga meskipun harga di pasar global berfluktuasi.
Harapan Masyarakat dan Tantangan ke Depan
Masyarakat Aceh berharap keikutsertaan wakil gubernur dalam rakor ini membawa dampak nyata. Mereka menginginkan harga kebutuhan pokok terkendali, angka kemiskinan menurun, dan kesempatan kerja semakin terbuka.
Namun, tantangan ke depan tidak mudah. Aceh perlu menjaga stabilitas politik, memperbaiki iklim investasi, dan memastikan setiap program perlindungan sosial tepat sasaran. Jika langkah-langkah tersebut berjalan baik, maka Aceh tidak hanya mampu menekan inflasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
