Wagub Aceh Minta BNPB Prioritaskan Aceh dalam Penanganan Bencana
Lingkanews.com | Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto untuk memberikan prioritas lebih dalam penanganan bencana di Aceh. Ia menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi kebencanaan se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 28 Oktober 2025.
Fadhlullah menilai Aceh sebagai provinsi khusus yang membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah pusat. Ia mengapresiasi bantuan BNPB selama ini, namun menilai dukungan itu masih perlu ditingkatkan agar penanganan bencana berjalan lebih efektif.
Harapan Program Tambahan untuk Tahun 2026
Dalam sambutannya, Fadhlullah berharap kehadiran Kepala BNPB membawa program baru yang lebih besar pada tahun 2026. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas daerah menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks.
“Aceh harus menjadi prioritas nasional. Selain karena MoU Helsinki 2005, Aceh juga memiliki sejarah besar dalam perjuangan bangsa — mulai dari sumbangan pesawat, Radio Rimba Raya, hingga emas untuk Monas,” ujarnya.
Aceh Termasuk Daerah dengan Risiko Bencana Lengkap
Sementara itu, Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa Aceh termasuk daerah paling rawan bencana di Indonesia. Hampir semua jenis bencana nasional juga berpotensi terjadi di wilayah tersebut.
“Oleh sebab itu, Aceh kami tempatkan sebagai prioritas utama. Kami datang ke sini karena mencintai Aceh dan ingin memperkuat kapasitasnya,” kata Suharyanto. Ia menjelaskan bahwa Aceh menghadapi ancaman kebakaran hutan, gempa bumi, banjir, longsor, abrasi pantai, tsunami, dan aktivitas gunung api.
Penguatan Mitigasi dan Sistem Peringatan Dini
BNPB menyiapkan berbagai program mitigasi bencana untuk Aceh. Salah satunya ialah pembentukan pusat edukasi kesiapsiagaan yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang. Pusat ini akan berperan dalam mengedukasi masyarakat agar lebih tanggap terhadap potensi bencana.
Selain itu, BNPB juga membangun sistem peringatan dini (Early Warning System) yang terhubung dengan Pusdalop daerah. Sistem ini akan mengirimkan peringatan lebih cepat terkait gempa, tsunami, banjir, dan gunung api. “Kami juga menyalurkan bantuan sumur bor untuk daerah rawan kekeringan agar petani tetap bisa panen,” jelas Suharyanto.
Bantuan dan Dana Rehabilitasi untuk Aceh
BNPB mengalokasikan dana siap pakai sebesar Rp16,01 miliar untuk penanganan bencana di Aceh sejak 2021 hingga 2024. Selain itu, dukungan logistik dan peralatan darurat mencapai Rp32,6 miliar selama 2023–2025.
“Tahun ini sembilan kabupaten/kota di Aceh akan menerima dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi. Kami sedang memprosesnya bersama Kementerian Keuangan,” ujar Suharyanto. Ia juga mendorong daerah lain untuk mengajukan usulan dana serupa dengan memenuhi syarat administratif dan teknis.
Rakor ini diikuti jajaran Deputi BNPB, unsur Forkopimda Aceh, seluruh bupati dan wali kota, kepala SKPA, kepala BPBD se-Aceh, serta unsur terkait lainnya.
