Wagub Aceh Janji Tuntaskan TPP dan Remunerasi Nakes RSUDZA Sesuai Prosedur
Lingkanews.com | Banda Aceh — Ratusan tenaga kesehatan RSUD dr. Zainoel Abidin memadati lobi utama Kantor Gubernur Aceh, Jumat, 18 Juli 2025. Mereka menyuarakan tuntutan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan jasa medis yang belum dibayarkan. Aksi ini berlangsung damai, namun sarat emosi karena keterlambatan hak yang dinilai sudah terlalu lama.
Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., hadir langsung menemui para peserta aksi. Ia didampingi Dirut RSUDZA, Kadinkes Aceh, Kepala Biro Pembangunan, serta perwakilan Bappeda Aceh. Mereka berdiri bersama di tengah massa, membuka ruang dialog tanpa batasan.
Pemerintah Tidak Diam: Dana Sudah Tersedia, Regulasi Jadi Penghambat
Dalam penjelasannya, Wagub Fadhlullah menyatakan bahwa dana TPP dan jasa medis sebenarnya telah tersedia. Namun, aturan yang mengatur pencairannya menjadi kendala utama. Ia menekankan bahwa masalah ini bukan muncul saat pemerintahannya menjabat, melainkan merupakan konsekuensi dari regulasi yang telah berlaku sejak sebelumnya.
“Dananya standby. Masalahnya bukan pada uangnya, tapi pada aturan. Dalam regulasi yang lama, nakes hanya boleh memilih satu: TPP atau remunerasi,” ujar Wagub di hadapan ratusan tenaga medis.
Meski demikian, ia memastikan bahwa Pemerintah Aceh akan memperjuangkan pencairan kedua hak tersebut. Selama prosesnya tetap sesuai prosedur dan hukum, pihaknya siap mengawal hingga hak nakes benar-benar diterima.
Komitmen Pemerintah Aceh: Hak Nakes Harus Dipenuhi
Wagub juga menegaskan bahwa pihaknya sangat memahami beban dan peran besar tenaga kesehatan. Dalam suasana penuh hormat, ia menyampaikan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini secara bertanggung jawab.
“Kami tidak akan diam. Kami paham beban kerja Bapak dan Ibu semua. Hak-hak ini akan kami usahakan cair, sesuai aturan. Kami sepakat untuk bergerak bersama menyelesaikannya,” tegasnya.
Ia juga mengimbau agar seluruh tenaga kesehatan tetap mengedepankan dialog dan menjaga pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kekuatan pelayanan publik di bidang kesehatan tidak boleh terganggu, karena menyangkut nyawa banyak orang.
Suara Nakes: Harapan Besar pada Janji Pemerintah
Para tenaga medis menyambut baik keterbukaan Wakil Gubernur. Meski sebagian masih menyimpan kekhawatiran atas lamanya proses pencairan, mereka menyatakan akan menunggu langkah konkret pemerintah. Salah satu perwakilan nakes menyebut, “Kami tidak ingin merugikan pasien. Tapi kami juga tidak bisa terus bekerja tanpa kejelasan soal hak.”
Pemerintah Aceh kini dihadapkan pada tugas berat: mengurai benang kusut regulasi lama sambil memastikan tenaga kesehatan tetap mendapat haknya. Langkah pertama sudah diambil. Kini, publik menanti janji itu diwujudkan.
