Perkuat Koordinasi Samsat, Dirlantas Polda Aceh Sambangi Kepala BPKA
Lingkanews.com | Banda Aceh – Pemerintah Aceh dan Kepolisian Daerah Aceh terus memperkuat sinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada bidang pelayanan Samsat. Dalam rangka itu, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Aceh, Kombes Pol. Deden Supriyatna Imhar, S.I.K., M.H., mengunjungi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, SSTP., M.Si., di Banda Aceh pada Selasa (22/7/2024).
Dorong Pelayanan Samsat yang Cepat dan Transparan
Kedatangan Dirlantas Polda Aceh tidak hanya bersifat silaturahmi, tetapi juga membawa semangat kolaboratif untuk meningkatkan pelayanan Kesamsatan di Aceh. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah langkah teknis yang perlu disinergikan agar masyarakat mendapatkan kemudahan, kecepatan, dan kepastian hukum saat mengurus dokumen kendaraan bermotor.
Reza Saputra menekankan pentingnya inovasi berbasis teknologi. Ia mengajak Ditlantas Polda Aceh untuk bersama-sama memanfaatkan sistem digital dalam proses layanan Samsat, mulai dari pendaftaran kendaraan, pembayaran pajak, hingga pencetakan dokumen resmi.
“Kami ingin masyarakat Aceh merasakan pelayanan yang mudah diakses, tanpa proses yang berbelit,” kata Reza. Ia juga memastikan bahwa BPKA akan terus membuka ruang koordinasi lintas sektor demi pelayanan publik yang lebih prima.
Hadirkan Sinergi Lintas Wilayah Samsat
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis dari kedua lembaga. Dari pihak BPKA, hadir Kabid Pendapatan BPRA Saumi Elfiza, SE., M.Si.Ak., Kepala UPTD/Samsat Wilayah I Banda Aceh Rahmat Syahreza, SSTP., serta Kepala UPTD/Samsat Wilayah II Aceh Besar Muhammad Rizal, ST., MT. Mereka menyampaikan berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi selama ini di lapangan.
Sementara dari pihak kepolisian, Wadirlantas Polda Aceh AKBP Andi Kirana, S.I.K., M.H., ikut memberikan masukan. Ia menyoroti pentingnya edukasi publik mengenai ketentuan lalu lintas dan pajak kendaraan. Menurutnya, koordinasi yang baik tidak cukup hanya di tingkat pusat, melainkan harus merata hingga ke level kabupaten dan kota.
“Sinergi ini akan lebih maksimal jika semua lini bergerak bersama. Kami siap mendukung langkah-langkah BPKA untuk memperkuat layanan Samsat di seluruh Aceh,” ujar Andi Kirana.
Targetkan Transformasi Layanan Samsat Digital
Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga juga membahas integrasi data kendaraan bermotor dan sistem informasi pembayaran pajak berbasis daring. Upaya ini diharapkan mampu meminimalkan antrean, mempercepat proses, dan mencegah kebocoran pendapatan daerah.
Reza Saputra mengusulkan pembentukan tim koordinasi teknis yang fokus merancang sistem pelayanan Samsat berbasis digital. Tim ini akan mengidentifikasi kendala teknis di lapangan dan menyusun langkah-langkah percepatan pelayanan.
Kombes Pol. Deden Supriyatna menyambut baik inisiatif tersebut. Ia berkomitmen untuk menugaskan jajarannya terlibat aktif dalam perumusan inovasi bersama.
“Polda Aceh mendukung penuh transformasi pelayanan yang berbasis digital. Dengan koordinasi yang kuat, kita bisa menciptakan pelayanan publik yang membanggakan,” tegasnya.
Edukasi Pajak dan Layanan Langsung ke Masyarakat
Sebagai bagian dari strategi bersama, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya kegiatan sosialisasi ke masyarakat. BPKA dan Ditlantas akan merancang program edukatif tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu serta manfaat layanan Samsat digital.
Program ini akan dilakukan dalam bentuk kampanye di media sosial, layanan keliling Samsat, hingga kegiatan tatap muka di desa-desa. Tujuannya, masyarakat dapat memahami proses pelayanan dengan mudah dan terhindar dari informasi yang menyesatkan.
Komitmen Lanjutkan Kolaborasi
Menutup pertemuan tersebut, kedua institusi sepakat untuk mengadakan evaluasi berkala dan pertemuan lanjutan. Mereka ingin memastikan setiap kebijakan atau inovasi yang dirancang benar-benar dapat diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat Aceh.
Dengan langkah ini, Pemerintah Aceh dan Polda Aceh menunjukkan komitmen nyata dalam menghadirkan tata kelola pelayanan publik yang berorientasi pada kecepatan, kepastian, dan kepuasan masyarakat.
