Wagub Aceh Klaim Sawit Bebas Deforestasi, Ajak Perusahaan Global Investasi Hilirisasi
Lingkanews.com | Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah menegaskan seluruh kebun kelapa sawit di Aceh bebas dari wilayah deforestasi. Ia mengundang para pemilik perusahaan global untuk membeli sawit Aceh dan membangun pabrik hilirisasi demi meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut.
Ajakan Kerja Sama Berkelanjutan
Fadhlullah mengajak seluruh pihak berkolaborasi bersama pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan visi kelapa sawit berkelanjutan di Aceh. Ia menyampaikan hal tersebut saat forum peluncuran kelompok kerja kemitraan kelapa sawit berkelanjutan yang digelar Yayasan Inisiatif Dagang Hijau di Hotel Hermes Palace, Rabu (13/8/2025).
Acara tersebut dihadiri pimpinan perusahaan sawit dunia, seperti Unilever, Pepsico, Nestle, Mars, Mondelez, Musim Mas, Apical, Permata Hijau Group, dan Sinar Mas. Selain itu, hadir pula perwakilan lembaga mitra seperti Forum Konservasi Leuser, Kementerian, dan Lembaga terkait.
Harapan Tingkatkan Investasi Hijau
Fadhlullah berharap forum ini dapat meningkatkan kepercayaan perusahaan global terhadap Aceh. Menurutnya, investasi hijau akan memberi dampak positif bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia memastikan pemerintah siap merespons permintaan pasar sawit global untuk menciptakan rantai pasok bebas deforestasi dan inklusif bagi petani.
Pemerintah Aceh telah menetapkan dua kebijakan utama. Pertama, peta jalan kelapa sawit berkelanjutan 2023–2045 berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2024. Kedua, rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan Aceh 2023–2026 melalui Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024.
Potensi Produksi Sawit Aceh
Saat ini, Aceh menghasilkan lebih dari satu juta ton minyak kelapa sawit mentah (CPO) setiap tahun atau sekitar 2,41% dari total produksi nasional. Namun, belum ada industri hilir yang mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Fadhlullah menilai kondisi ini sebagai peluang besar bagi investor.
Infrastruktur dan Dukungan Pemerintah
Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, pemerintah memperkuat infrastruktur. Saat ini, Aceh memiliki satu bandara internasional, sepuluh bandara lokal, lima pelabuhan perikanan internasional, lima pelabuhan domestik, satu pembangkit listrik tenaga gas, satu pembangkit listrik tenaga air, satu pembangkit uap, satu jalur interkoneksi, dan 23 perusahaan air minum.
Selain itu, pemerintah sedang membangun jalan tol yang menghubungkan Banda Aceh dengan perbatasan Sumatera Utara. Progres tol telah mencapai Kabupaten Pidie dan ditargetkan terhubung dengan tol lintas Sumatera dalam empat tahun ke depan.
Pemerintah juga memperjuangkan peningkatan infrastruktur di wilayah barat selatan Aceh. Salah satunya, pembangunan terowongan yang menghubungkan Gunung Paro-Kulu dan Geurutee.
