Pemerintah Pusat Dukung Pelayaran Internasional Krueng Geukueh-Penang
Lingkanews.com | Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, menghadiri rapat koordinasi bersama Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (11/9/2025). Rapat ini membahas rencana operasional pelayaran internasional langsung Krueng Geukueh-Penang yang direncanakan beroperasi akhir Oktober 2025.
Rapat dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Dr. Nofli, Asisten Deputi Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual (P3KI), Asisten Deputi Kerjasama Keimigrasian, Asisten I Sekda Aceh, Staf Khusus Gubernur Aceh, Tim Revisi UUPA, serta jajaran SKPA terkait. Pertemuan ini bertujuan memastikan semua persiapan pelayaran berjalan lancar dan sesuai aturan.
Optimalkan Rute Pelayaran Internasional
Wagub Fadhlullah menekankan bahwa sebelumnya rute pelayaran dari Kuala Lumpur ke Aceh tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, ia berharap rute Krueng Geukueh-Penang dapat beroperasi maksimal dan berkelanjutan.
“Dulu rute pelayaran dari Kuala Lumpur ke Aceh sempat berhenti di tengah jalan. Kami harap rute baru ini bisa beroperasi maksimal dan berkelanjutan,” ujar Wagub Fadhlullah. Dengan demikian, pelayaran ini dapat membuka peluang ekonomi dan meningkatkan konektivitas Aceh ke luar negeri.
Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemeriksaan Pelabuhan
Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Dr. Nofli, menyampaikan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap rencana pelayaran internasional ini. Selain itu, Aceh termasuk salah satu dari 15 provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif.
“Dalam waktu dekat, pelabuhan di Lhokseumawe akan ditinjau langsung, demikian pula pelabuhan di Penang, untuk memastikan kesiapan operasional,” jelas Dr. Nofli. Sementara itu, Asisten Deputi Kerjasama dan Keimigrasian, Herdaus, S.H., M.H., menambahkan pihak Kedutaan RI di Penang telah dikonfirmasi terkait rencana ini.
Persiapan CIQS dan Target Operasional
Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., menyampaikan koordinasi dengan pihak CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) telah dilakukan. Dengan demikian, semua pihak siap mendukung pelayaran internasional.
“Pelabuhan Krueng Geukueh terbuka untuk pelayaran internasional. Semoga akhir Oktober nanti kita bisa launching sesuai timeline yang ditetapkan,” jelas T. Faisal. Program ini diharapkan meningkatkan investasi dan mempermudah akses transportasi internasional dari Aceh.
Aspirasi Daerah dan Tata Kelola Hukum
Selain pelayaran, Wagub Fadhlullah menyoroti keterbatasan transportasi udara, khususnya untuk jamaah umrah. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan pendapatan daerah dari sektor investasi yang masih terkendala regulasi.
Lebih lanjut, Wagub Fadhlullah mengusulkan pembentukan Lapas Syariat untuk memperkuat tata kelola hukum berbasis kearifan lokal. “Kami ini pelayan rakyat, jadi semua aspirasi rakyat yang masuk harus kami proses dan tindaklanjuti,” tegasnya. Dengan langkah ini, Aceh diharapkan memiliki sistem hukum yang efektif sekaligus berakar pada budaya lokal.
