Pemko Banda Aceh Catat Realisasi Belanja Tertinggi di Aceh dan Peringkat Dua Nasional
Lingkanews.com | Banda Aceh — Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh kembali mencatat prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras dan Inflasi, Senin (20/10/2025), realisasi belanja Pemko Banda Aceh tercatat tertinggi di Provinsi Aceh dan menduduki posisi kedua secara nasional untuk tahun anggaran 2025.
Capaian ini menjadi bukti nyata dari keseriusan Pemko Banda Aceh dalam menjaga efisiensi serta mempercepat penyerapan anggaran di tengah tantangan ekonomi yang masih fluktuatif.
Komitmen Efisiensi dan Tata Kelola Fiskal yang Sehat
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Alriandi Adiwinata, menjelaskan bahwa per 17 Oktober 2025, realisasi belanja daerah telah mencapai Rp1,02 triliun atau sekitar 71,02 persen dari total anggaran belanja daerah. Capaian tersebut menegaskan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan keuangan di Banda Aceh.
“Realisasi belanja kita bukan hanya tertinggi di Aceh, tetapi juga menjadi bukti komitmen terhadap efektivitas pengelolaan anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Alriandi.
Dari sisi pendapatan daerah, Banda Aceh juga berada di posisi aman dengan realisasi mencapai Rp1,43 triliun atau 76,10 persen dari target tahun 2025. Menurut Alriandi, keseimbangan antara pendapatan dan belanja menunjukkan tata kelola keuangan yang sehat serta berkelanjutan.
“Kinerja pendapatan yang baik menjadi dasar bagi kemampuan belanja daerah yang optimal. Prinsip kami bukan sekadar cepat membelanjakan, tetapi tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi warga,” tambahnya.
Belanja Produktif Jaga Inflasi dan Dukung Daya Beli
Kemendagri dalam rapat tersebut menyoroti korelasi positif antara percepatan realisasi belanja dengan pengendalian inflasi daerah. Pemko Banda Aceh dinilai berhasil menjaga keseimbangan keduanya dengan memperkuat daya beli masyarakat melalui belanja produktif, sekaligus memastikan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga.
Serapan anggaran yang tinggi juga mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai mampu menyeimbangkan kinerja keuangan dengan kebijakan fiskal yang akuntabel dan transparan.
Wali Kota Apresiasi Kinerja Kolaboratif Perangkat Daerah
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemko Banda Aceh atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja kolektif dan semangat kolaboratif seluruh perangkat daerah.
“Alhamdulillah, ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi seluruh jajaran. Kami ingin memastikan APBK bukan hanya angka dalam dokumen, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga,” kata Illiza.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik harus selalu berpihak kepada masyarakat. Pemerintah berkomitmen agar setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata, memperkuat layanan publik, membuka peluang ekonomi baru, dan memperkokoh ketahanan sosial.
“Capaian ini bukan akhir, tetapi motivasi untuk terus menjaga disiplin fiskal dan berinovasi dalam perencanaan pembangunan. Dengan semangat Banda Aceh Kolaborasi, kami ingin menghadirkan pemerintahan yang efisien, responsif, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
