Mualem Ikuti Rakor Nasional Satgas Pascabencana Sumatra, Dorong Kepastian Pemulihan Aceh
Lingkanews.com | Jakarta — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026. Rakor ini membahas langkah konkret percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin langsung rapat tersebut. Seluruh kementerian dan lembaga anggota Satgas serta kepala daerah dari wilayah terdampak turut hadir. Pemerintah pusat menargetkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Presiden Tetapkan Satgas Pascabencana Wilayah Sumatra
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno membuka rakor dan menjelaskan dasar hukum pembentukan Satgas. Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra.
Pratikno menegaskan Satgas bertugas mengoordinasikan seluruh program pemulihan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Satgas juga memastikan setiap kebijakan berjalan selaras di lapangan.
“Prinsip utama kita adalah membangun lebih baik dan lebih tangguh, bukan sekadar kembali ke kondisi semula,” kata Pratikno.
Ia menyebut Satgas wajib melaporkan perkembangan kepada Presiden dan Wakil Presiden setiap dua bulan. Tim pelaksana melaporkan progres implementasi minimal satu kali setiap bulan.
Mendagri Dorong Aksi Cepat dan Terkoordinasi
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi intensif antaranggota Satgas. Ia meminta seluruh kementerian dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti keputusan rapat dengan langkah nyata di lapangan.
Dalam rakor tersebut, pemerintah menetapkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama. Pemerintah memfokuskan percepatan relokasi sekolah rusak berat, pembangunan gedung tahan gempa dan banjir, serta pelaksanaan program cash for work melalui Dana Siap Pakai dengan melibatkan masyarakat terdampak.
Pemerintah juga mendorong percepatan penyaluran tunjangan guru, bantuan operasional sekolah, serta penguatan pendidikan kebencanaan melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
Mualem Soroti Transisi dan Kejelasan Skema Nasional
Dalam forum itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan sejumlah catatan penting terkait penanganan pascabencana di Aceh. Ia meminta pemerintah pusat memberikan kejelasan skema nasional yang kini berada di bawah koordinasi Satgas.
“Terkait penanganan pascabencana, kami membutuhkan kejelasan mekanisme penugasan dan dukungan sektoral bagi Pemerintah Aceh,” ujar Mualem.
Ia juga menyoroti masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Menurutnya, sejumlah wilayah di Aceh masih membutuhkan penanganan intensif.
Mualem menilai penetapan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau R3P perlu kehati-hatian. Ia khawatir perhatian nasional menurun jika masa transisi berlangsung terlalu cepat.
“Kebutuhan masyarakat masih tinggi, apalagi menjelang Ramadhan. Kami berharap dukungan pusat tetap maksimal,” tegasnya.
Pemulihan Aceh Harus Dimulai dari Ekonomi dan Infrastruktur
Mualem menjelaskan Pemerintah Aceh telah mengambil sejumlah kebijakan selama masa darurat. Pemerintah membebaskan penggunaan barcode SPBU agar distribusi BBM berjalan lancar. Pengoperasian Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh juga membantu mobilitas dan distribusi logistik.
Ia berharap kebijakan tersebut berlanjut hingga kondisi Aceh benar-benar pulih. Menurutnya, pemulihan ekonomi dan infrastruktur harus menjadi titik awal kebangkitan Aceh.
“Kami meyakini pemulihan Aceh harus dimulai dari ekonomi dan infrastruktur. Sektor perumahan dan sosial menjadi fondasi membangun kembali harapan masyarakat,” ujarnya.
