Politisi Nasdem Irma Chaniago: SPPG Polri Jadi Contoh Tata Kelola MBG yang Bebas Kasus
Lingkanews.com | Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Polri dapat menjadi contoh nasional dalam tata kelola. Ia menilai SPPG Polri layak dijadikan acuan karena hingga kini tidak pernah bermasalah, baik terkait kasus keracunan maupun pelanggaran standar pelayanan.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi IX bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Menteri Kesehatan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025. Irma menegaskan, yang paling penting bukan siapa yang mengelola dapur, melainkan bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap standar dan keamanan pangan.
SPPG Polri Diapresiasi Bebas dari Kasus
Irma menyebut Polri mengelola sekitar 600 SPPG di berbagai wilayah Indonesia. Ia mengapresiasi karena hingga saat ini tidak pernah muncul laporan keracunan terhadap penerima manfaat di dapur tersebut. Menurutnya, fakta ini membuktikan bahwa kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) mampu menjamin keamanan program MBG.
“Saya dapat informasi kalau Polri itu punya 600 SPPG. Mohon maaf mungkin datanya perlu dikonfirmasi lagi, tapi saya mendapat informasi seperti itu. Yang jelas, dapur yang dikelola Polri tidak ada yang bermasalah karena semuanya sesuai dengan standar,” ujarnya.
Dengan capaian tersebut, Irma menilai bahwa BGN bisa belajar dari pengalaman Polri. Ia menekankan, bila standar diterapkan secara konsisten, maka masyarakat akan merasakan manfaat tanpa khawatir dengan isu kesehatan.
Fokus pada Tanggung Jawab, Bukan Kepemilikan
Dalam forum itu, Irma juga menolak pandangan yang memperdebatkan siapa seharusnya mengelola dapur MBG. Ia menegaskan bahwa inti masalah bukanlah soal kepemilikan, tetapi soal tanggung jawab.
“Artinya, sekarang bukan soal siapa. Ini bukan tentang politisi, Polri, atau TNI. Yang paling penting itu tanggung jawab pengelolanya. Kalau mereka bertanggung jawab, dapur pasti berjalan baik. Kalau tidak, pasti bermasalah,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta agar isu MBG tidak ditarik ke ranah politik. Menurutnya, program gizi menyangkut kebutuhan rakyat, sehingga harus dijalankan dengan serius, bukan dijadikan bahan perdebatan yang justru melemahkan kepercayaan publik.
Peringatan Keras terhadap Politisasi MBG
Irma mengaku kecewa terhadap pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi program MBG. Ia menegaskan bahwa DPR sudah cukup sering mendapat stigma negatif, sehingga jangan lagi memperburuk keadaan dengan isu yang tidak perlu.
“Kami ini sudah hancur lebur DPR ini dibusukin. Jangan ditambah dengan pembusukan semacam ini. Saya benar-benar marah soal ini,” tegasnya.
Oleh sebab itu, ia mengingatkan seluruh pihak agar kembali fokus pada tujuan utama, yaitu memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, mendapatkan akses makanan bergizi dengan aman, sehat, dan berkualitas.
