Keamanan Cyber bagi Perempuan: Melindungi Ruang Digital dari Kekerasan Berbasis Gender
Lingkanews.com | Banda Aceh — Flower Aceh bersama sejumlah lembaga dan jaringan perempuan menyelenggarakan webinar bertema Keamanan Cyber bagi Perempuan: Melindungi Ruang Digital dari Kekerasan Berbasis Gender pada Selasa, 25 November 2025. Kegiatan ini menjadi ruang penting untuk menguatkan pemahaman publik mengenai ancaman kekerasan berbasis gender online yang terus meningkat di Aceh dan Indonesia.
Webinar ini juga mempertegas bahwa ruang digital yang berkembang pesat membawa manfaat besar bagi perempuan, namun pada saat yang sama menghadirkan risiko baru yang perlu ditangani secara sistematis. Para narasumber menegaskan bahwa kenyamanan dan keamanan perempuan di ruang digital merupakan tanggung jawab negara, platform digital, komunitas, dan individu secara kolektif.
Ancaman Kekerasan Digital Terhadap Perempuan Meningkat
Hendra Lesmana dari Flower Aceh menyampaikan bahwa teknologi membuka banyak peluang baru untuk belajar, berkarya, dan berorganisasi. Ia menjelaskan bahwa perempuan semakin memanfaatkan ruang digital untuk mengembangkan potensi diri, memperluas jaringan kerja, dan menyuarakan isu-isu penting.
Namun, bersamaan dengan itu, kasus kekerasan berbasis gender online terus naik dari tahun ke tahun. Bentuk kekerasan yang sering muncul mencakup peretasan, doxing, penyebaran konten intim nonkonsensual, intimidasi, pemerasan, hingga ujaran kebencian berbasis gender. Semua bentuk tersebut berdampak serius pada psikologis korban, keamanan keluarga, dan ruang gerak sosial mereka.
Hendra menegaskan bahwa meningkatnya ancaman tersebut menuntut perempuan untuk lebih memahami keamanan digital sebagai bagian penting dari kehidupan. Ia menilai bahwa edukasi dan kesiapsiagaan digital merupakan kebutuhan mendesak bagi kelompok rentan di Aceh dan wilayah lain.
Kekerasan Struktural Bertransformasi ke Ruang Digital
Azharul Husna dari KontraS Aceh mengingatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi pada masa konflik bersenjata di Aceh. Ia mengatakan bahwa kekerasan kini muncul dalam bentuk baru yang menyusup melalui layar ponsel, media sosial, dan aplikasi komunikasi digital.
Ia menjelaskan bahwa perempuan tidak dapat dibebani tanggung jawab individu untuk menahan atau menghindari risiko tersebut. Husna menegaskan bahwa negara harus hadir secara konkret melalui kebijakan perlindungan, sistem pelaporan yang mudah diakses, dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku kekerasan digital.
Ia menambahkan bahwa ancaman digital dapat membatasi ruang gerak perempuan dalam berpendapat, berpartisipasi, bahkan mengakses layanan publik. Karena itu, ruang digital yang aman menjadi fondasi penting bagi demokrasi dan kesetaraan gender.
Luka Kekerasan Digital Sering Tak Terlihat
Dosen Universitas Binus, Ika Dyah AR, memaparkan bahwa kekerasan digital sering kali meninggalkan luka yang tidak tampak secara fisik. Ia menjelaskan bahwa banyak korban menghadapi trauma emosional jangka panjang, isolasi sosial, dan ketakutan berlebihan untuk kembali menggunakan internet.
Menurutnya, ruang digital seharusnya menjadi lingkungan yang mendukung kreativitas dan partisipasi perempuan. Ia menekankan bahwa platform digital dan negara bertanggung jawab penuh untuk memastikan sistem keamanan yang kuat, mekanisme pengaduan yang cepat, serta perlindungan terhadap korban.
Ika menambahkan bahwa literasi digital berbasis gender harus menjadi bagian integral dari pendidikan dan kebijakan publik agar perempuan dapat memahami risiko dan strategi perlindungan diri di dunia digital.
Perlindungan Digital Menjadi Kebutuhan Dasar
Koordinator Pengorganisasian Masyarakat Flower Aceh, Ernawati, menekankan bahwa ruang digital kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Ia mengatakan bahwa perempuan di tingkat komunitas juga menghadapi risiko KBGO, sering tanpa menyadari cara melindungi diri secara efektif.
Ia menjelaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi penting untuk memastikan ruang digital yang aman. Dukungan komunitas dan organisasi perempuan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan perlindungan perempuan dari ancaman digital.
Riswati, Direktur Eksekutif Flower Aceh, menyampaikan bahwa keamanan digital bukan lagi opsi, tetapi kebutuhan fundamental. Ia mengatakan bahwa perempuan, anak, dan kelompok marjinal membutuhkan ruang digital yang aman agar dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan Aceh secara inklusif.
Riswati menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban besar untuk menjamin hak atas keamanan digital. Tanpa perlindungan yang memadai, kelompok rentan akan terus mengalami hambatan dalam berekspresi dan berpartisipasi dalam masyarakat.
Kampanye 16 HAKTP Terus Menggelar Berbagai Kegiatan
Moderator webinar, Niswah dari Fisip USK, menutup sesi diskusi dengan mengajak publik meningkatkan literasi keamanan digital dan menghentikan budaya menyalahkan korban. Ia menilai bahwa perubahan sistemik hanya dapat tercapai melalui komitmen bersama antara masyarakat, lembaga, dan pemerintah.
Sementara itu, Gebrina Rezeki selaku Koordinator Bidang Acara Kampanye 16 HAKTP menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan kampanye berlangsung sejak 25 November hingga 10 Desember 2025. Ia mengatakan bahwa berbagai lembaga perempuan dan komunitas di Aceh terlibat dalam kampanye melalui diskusi, aksi publik, edukasi, dan program kolaboratif lainnya.
Gebrina menambahkan bahwa kampanye ini menjadi momentum penting untuk memperluas kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada korban. (Lala)
