Polda Aceh Panggil Pokja BPBJ Terkait Proyek Pokir, Publik Desak Usut hingga ke Akar
Lingkanews.com | Banda Aceh — Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh memanggil Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Aceh. Pemanggilan ini berkaitan dengan penyelidikan proyek pembangunan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRA, khususnya di Aceh Utara dan beberapa daerah lainnya.
Redaksi memperoleh informasi ini dari sejumlah sumber terpercaya pada Kamis, 17 Juli 2025. Hingga kini, redaksi masih menunggu pernyataan resmi dari pihak Ditreskrimsus.
Sorotan terhadap Proyek Aspirasi Dewan
Menurut salah satu sumber, penyidik menyoroti proyek yang berasal dari usulan anggota legislatif. Proyek-proyek ini terindikasi mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya. Praktik tersebut memunculkan kekhawatiran publik terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Sumber itu menyebutkan bahwa penelusuran seharusnya tidak berhenti pada pemanggilan Pokja BPBJ. Ia menekankan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat, mulai dari perencanaan hingga realisasi anggaran.
“Transparansi dalam pengelolaan anggaran harus menjadi standar. Jika penyimpangan memang terjadi, kita wajib menuntaskan proses hukumnya,” ujar sumber tersebut.
Publik Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Masyarakat menyuarakan dukungan penuh terhadap upaya Ditreskrimsus melalui berbagai saluran, termasuk media sosial. Mereka berharap aparat bertindak objektif dan tidak melindungi aktor-aktor tertentu. Beberapa warga bahkan mendorong pelibatan lembaga pengawasan independen untuk memastikan jalannya penyelidikan berlangsung transparan.
“Pola manipulasi proyek pokir sudah menjadi rahasia umum. Ini saatnya kita membongkar semua pihak yang terlibat, tanpa pandang jabatan,” tegas sumber lain yang mengikuti perkembangan isu ini.
Kasus Serupa Pernah Terjadi di Aceh
Dugaan penyimpangan proyek pokir bukan hal baru di Aceh. Sebelumnya, aparat hukum juga pernah menyeret sejumlah pejabat daerah dan kontraktor dalam kasus serupa. Publik berharap penanganan kali ini berjalan konsisten dan menghasilkan efek jera bagi pelaku korupsi anggaran.
Banyak pihak menilai bahwa pengusutan proyek pokir bisa menjadi momentum reformasi tata kelola anggaran daerah. Jika penegak hukum bertindak tegas dan terbuka, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah akan meningkat. Lebih dari itu, langkah ini juga akan mendorong penggunaan anggaran publik yang adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
