Gubernur Aceh Dorong Revisi UUPA Sesuai MoU Helsinki
Lingkanews.com | Jakarta — Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan urgensi revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) agar tetap berlandaskan semangat dan substansi Perjanjian Damai MoU Helsinki. Ia meminta DPR RI dan Pemerintah Pusat mempercepat pembahasan sekaligus memastikan hasil revisi konsisten dengan isi kesepakatan damai tersebut.
Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, menyampaikan pandangan itu ketika menanggapi perkembangan pembahasan revisi UUPA di tingkat legislatif. Ia menekankan bahwa Aceh tidak boleh kembali mengalami pengkhianatan politik dan hukum yang dapat mengurangi nilai perjanjian perdamaian.
Dorongan Penyelesaian Revisi UUPA
Mualem secara tegas meminta DPR RI dan Pemerintah Pusat menuntaskan pembahasan revisi UUPA. Ia menekankan agar setiap pasal hasil revisi tetap konsisten dengan butir-butir yang tertuang dalam MoU Helsinki.
“Kami harap DPR RI dan Pemerintah Pusat segera menyelesaikan revisi UUPA. Hasil revisi itu harus sesuai dengan janji dalam Perjanjian Damai MoU Helsinki,” ujar Mualem di Jakarta, Senin (15/9/2025).
Ia menegaskan, percepatan revisi menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan keistimewaan Aceh berjalan sesuai kesepakatan. Dengan demikian, masyarakat Aceh akan semakin percaya bahwa proses demokrasi tetap berpihak pada aspirasi rakyat.
Apresiasi untuk Forbes DPR/DPD Asal Aceh
Selain memberikan dorongan kepada pemerintah, Gubernur Aceh juga menyampaikan apresiasi kepada Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh. Menurutnya, Forbes menunjukkan komitmen nyata ketika Ketua Forbes, TA Khalid, bersama seluruh anggota, secara konsisten memperjuangkan kekhususan Aceh di rapat Badan Legislasi DPR RI.
“Terima kasih kepada Ketua Forbes DPR/DPD RI asal Aceh dan kepada seluruh anggota Forbes. Mereka telah menyuarakan aspirasi dan harapan rakyat Aceh dengan penuh ketegasan,” kata Mualem.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh yang terus mendoakan perjuangan tersebut. Menurutnya, dukungan rakyat sangat penting karena perjuangan politik membutuhkan legitimasi moral dari seluruh lapisan masyarakat.
Seruan Persatuan Masyarakat Aceh
Gubernur menegaskan bahwa masyarakat Aceh harus bersatu dalam mengawal proses revisi. Ia mengingatkan bahwa setiap pasal harus jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan.
“Semua pihak harus kompak. Kita harus memastikan revisi UUPA benar-benar sesuai dengan MoU Helsinki. Tidak boleh ada pasal yang mengambang atau tidak bisa dijalankan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menanggalkan perbedaan politik demi kepentingan Aceh. Ia menilai hanya dengan persatuan, masyarakat bisa menjaga nilai-nilai perdamaian dan membangun Aceh menuju masa depan yang lebih sejahtera.
Komitmen Perdamaian dan Pesan untuk Pemerintah Pusat
Mualem menegaskan kembali komitmennya terhadap perdamaian Aceh. Ia mengingatkan Pemerintah Pusat agar tetap konsisten dengan perjanjian damai yang ditandatangani di Helsinki pada 2005.
“Kami komit dengan perdamaian, maka Pemerintah Pusat juga harus konsisten dengan perjanjian yang ditandatangani. Mari kita jaga perdamaian dan mari kita bangun Aceh,” tegasnya.
Menurutnya, keamanan dan kesejahteraan Aceh akan memberi dampak positif bagi stabilitas nasional. Ia menekankan bahwa kesejahteraan Aceh akan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan Indonesia secara menyeluruh.
“Yakinlah, saat Aceh aman dan sejahtera, maka Indonesia juga akan merasakan dampaknya,” ujar Gubernur.
