Pemerintah Aceh dan DPRA Sepakati KUA-PPAS 2026, Pembangunan Difokuskan pada Kesejahteraan Rakyat
Lingkanews.com | Banda Aceh — Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menandatangani Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Kamis siang (14/11/2025). Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf bersama para pimpinan DPRA dan menghasilkan kesepakatan dasar untuk arah pembangunan tahun anggaran berikutnya.
Gubernur Aceh hadir bersama Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir yang juga bertugas sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan menjadi simbol komitmen pemerintah dan legislatif dalam memperkuat efektivitas penganggaran daerah.
Penyerahan Dokumen dan Proses Pembahasan
Dokumen KUA-PPAS sebelumnya diserahkan langsung oleh Sekda Aceh bersama jajaran TAPA kepada Ketua DPRA Zulfadli di ruang pimpinan DPRA pada Rabu sore (12/11/2025). Setelah itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRA membahas dokumen tersebut secara mendalam melalui beberapa tahapan internal untuk memastikan setiap komponen anggaran sesuai kebutuhan publik, arah pembangunan, dan daya serap keuangan daerah.
Hasil pembahasan kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan sebelum ditandatangani bersama. Seluruh anggota yang hadir menyampaikan pandangan dan catatan agar optimalisasi anggaran dapat terwujud melalui program berkelanjutan.
Komitmen Pemerintah Aceh Mengoptimalkan Anggaran
Gubernur Muzakir Manaf menegaskan bahwa penandatanganan KUA-PPAS 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan Aceh. Ia menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan anggaran yang berpihak kepada masyarakat melalui program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, serta penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.
Mualem menjelaskan bahwa seluruh unsur pemerintah akan bekerja maksimal agar setiap rupiah anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Ia juga mendorong kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pemerataan pembangunan.
Pertemuan Gubernur dengan Presiden RI
Gubernur menuturkan bahwa dirinya juga melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang pada Kamis (13/11). Ia memaparkan sejumlah kebutuhan strategis pembangunan Aceh, termasuk percepatan proyek prioritas yang menyangkut infrastruktur, ekonomi dan sektor pertumbuhan jangka panjang.
Menurut Mualem, Presiden menyatakan dukungan terhadap rencana percepatan pembangunan wilayah Aceh, termasuk pembangunan terowongan Geurutee, sektor perikanan, dan penyesuaian kebutuhan investasi untuk membuka ruang ekonomi baru di berbagai daerah.
Harapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Anggaran
Gubernur Aceh mengajak seluruh pemangku kepentingan agar memanfaatkan dukungan pusat dengan kerja nyata dan tata kelola yang tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya mengeksekusi program berdasarkan kebutuhan masyarakat dan standar akuntabilitas agar manfaat pembangunan terasa merata.
Rapat paripurna turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRA, para Asisten Sekda, kepala SKPA, serta para kepala biro di lingkungan Setda Aceh.
