Wagub Aceh Temui Menko Yusril dan Menkumham, Bahas Dana Otsus dan Revisi UUPA
Lingkanews.com | Jakarta — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., mengadakan pertemuan penting dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas di Jakarta, Rabu (28/5). Dalam pertemuan tersebut, Fadhlullah menyampaikan harapan besar Pemerintah Aceh agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang saat ini akan berakhir pada tahun 2027 dapat diperpanjang.
Menurut Fadhlullah, ketergantungan Aceh terhadap dana Otsus mencapai 73 persen, sementara investasi yang masuk ke daerah ini belum berjalan optimal. “Harapan kami bisa berlanjut sepanjang Aceh dan Indonesia ini ada terus. Dana Otsus tinggal satu persen lagi, ini benar-benar terasa. Seluruh kabupaten/kota defisit, karena saat ini ketergantungan terhadap dana Otsus mencapai 73 persen, sementara investasi belum sempurna,” ujarnya secara tegas.
Revisi Undang-Undang dan Usulan Zakat Pengurang Pajak Jadi Fokus Pembahasan
Selain memperjuangkan perpanjangan Dana Otsus, pertemuan ini juga membahas kebutuhan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Fadhlullah menekankan pentingnya penyesuaian regulasi tersebut untuk mendukung tata kelola pemerintahan Aceh yang lebih efektif. Selain itu, usulan agar zakat bisa dijadikan sebagai pengurang pajak juga turut menjadi agenda pembicaraan.
Isu serupa juga telah disampaikan oleh Wakil Gubernur dalam audiensi dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dr. Hasan Hasbi, pada hari yang sama. Langkah ini menunjukkan sinergi Pemerintah Aceh dalam mengupayakan dukungan dari berbagai pihak terkait.
Menteri Hukum Siap Kawal Proses Percepatan Pembahasan di DPR
Menanggapi permintaan Pemerintah Aceh, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyarankan agar Aceh segera memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan anggota DPR RI asal Aceh. Ia menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses pembahasan di DPR agar dapat berjalan lebih cepat.
“Saya nanti akan komunikasi dan minta untuk dikaji dengan Ketua DPR RI. Saran saya bisa mempercepat. Kalau selesai di DPR, di sini saya bisa kawal,” ujar Supratman dengan penuh komitmen. Ia juga mengakui bahwa masalah defisit anggaran tidak hanya dialami Aceh, melainkan juga oleh banyak daerah lain bahkan pemerintah pusat. “Pusat juga defisit. Mungkin ada beberapa daerah yang tidak merasakan,” tambahnya.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman, serta sejumlah anggota DPR Aceh, yang menunjukkan dukungan luas dari jajaran pemerintahan daerah dalam upaya penguatan otonomi dan fiskal Aceh.
